KATADIA,MAKASSAR || Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, memberikan apresiasi kepada sejumlah Kabupaten/Kota yang berhasil masuk ke zona hijau dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI.
Acara penganugerahan predikat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis, 25 Januari 2024.
Sebanyak 16 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menerima penghargaan dalam kategori A dan B dengan nilai tinggi. Kabupaten Pinrang menempati posisi tertinggi dengan nilai 92.33, diikuti oleh Luwu Utara, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, dan lainnya.
Sementara delapan Kabupaten/Kota masuk zona kuning dengan kategori C, menunjukkan penilaian yang baik, meskipun belum mencapai zona hijau.
Andi Muhammad Arsjad menyatakan bahwa prestasi ini menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lain yang masih berada di zona kuning untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Pinrang bisa dijadikan “Best Practice” untuk studi banding dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
Meski demikian, ia mengungkapkan kegembiraannya karena tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori zona merah, menandakan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Sulawesi Selatan.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, berharap bahwa Kabupaten/Kota yang masuk zona hijau terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Ia menyoroti upaya meningkatkan zona hijau dari kategori B ke A sebagai tantangan, sementara bagi yang masih berada di zona kuning, ia mendorong para kepala daerah untuk terus berbenah guna naik ke zona hijau.
Dalam acara tersebut, Ombudsman juga memberikan penghargaan tertinggi untuk nilai kepatuhan dalam beberapa kategori, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pelayanan Puskesmas. Kabupaten Pinrang mendominasi beberapa kategori dengan nilai tertinggi.
Semua ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.(**)
