KATADIA,BONE || Permasalahan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone berdampak kepada tunggakan Pemerintah hingga milyaran hal tersebut diutarakan Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan, Pemerintah, dan Keadilan (LP KPK) Bone, Eko Wahyudi, Jumat (19/04/2024)
Eko dalam rilisnya kepada awak media mengatakan, sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan Pemkab Bone hingga saat ini belum terselesaikan. Menurutnya permasalahan tunggakan bukan hal biasa.
Jika tidak diselesaikan dengan tuntas dalam waktu dekat, akan muncul masalah yang lebih besar dikemudian hari.
“Dari catatan yang kami miliki, masalah yang melanda Pemkab Bone, mulai dari tunggakan BPJS untuk UHC 2023-2024, utang kontraktor 2023, keterlambatan pembayaran TPP ASN, hingga pembangunan Bola Soba,” ungkap, Eko
Lanjut Eko menyebut ada proses peminjaman yang dilakukan Pemkab Bone diklaim tak jelas peruntukannya.
“Bukan menjadi solusi, peminjaman yang saya sebut tak jelas peruntukannya ini malah menimbulkan masalah pada program dan kegiatan 2024.
Dimana program tidak dapat terlaksana sesuai tahapan berdasarkan Surat Edaran Bupati Bone No.900/559/BKAD, tanggal 2 April 2024,” tambahnya.
Dari permasalahan tersebut menurut Eko yang juga pengusaha di bidang usaha Lampu bertenaga Surya akan berakibat pada kerugian materil dan nantinya berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Dan paling terpenting berpotensi terjadi kerugian negara,” ungkapnya.
Dua lembaga eksekutif dan Legislatif yakni Pemkab-DPRD Bone mesti bergerak cepat untuk merespon permasalahan tersebut. “Jika tidak, maka Pemkab Bone tentunya akan mendapat catatan pengelola keuangan terburuk sepanjang sejarah,” jelasnya.
Ditegaskan Eko, DPRD Bone mesti gergerak cepat, jika tidak akan muncul tudingan akan adanya praktik kongkalikong dengan Pemkab.
Karena ini bukan masalah kecil, DPRD Bone yang merupakan wakil rakyat harus memeprjuangkan hak-hak kita semua.
Kisruh keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bone sudah menjadi informasi publik yang viral saat ini beberapa elemen masyarakat sudah banyak menyampaikan pendapatnya tinggal tunggu tindak lanjut stakeholder terkait untuk mencari solusi (Dhani)
