Terhubung dengan kami

Makassar

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Menteri Ketenagakerjaan Pastikan Program Tepat Sasaran

Dipublikasikan

pada

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah terus menggencarkan komitmen dalam meningkatkan daya beli masyarakat pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bertempat di Kantor Pos Cabang Utama Makassar, jalan Slamet Riyadi pada Sabtu 26 Juli 2025

Penyaluran BSU secara simbolis langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., dengan didampingi Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Walikota Makassar, sejumlah tokoh penting daerah dan nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Prof. Anwar Sanusi, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos Indonesia, dan sejumlah pejabat pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa salah satu syarat utama penerima BSU adalah pekerja aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 dengan penghasilan di bawah upah minimum, serta tidak menerima bantuan lain seperti PKH dan bukan ASN/TNI/Polri.

“Sampai 26 Juli 2025 pukul 07.00 WITA, penyaluran BSU di Sulawesi Selatan telah mencapai 287.288 orang atau 65% dari total target 320.466 pekerja. Di Kota Makassar sendiri, dari 132.668 target penerima, telah terealisasi 90,31% atau 119.816 orang,” ungkapnya.

BSU ini disalurkan baik melalui bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI, maupun melalui jaringan PT Pos Indonesia, khususnya bagi penerima yang belum memiliki rekening bank pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, dalam arahannya menegaskan bahwa program BSU ini merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di kuartal kedua tahun 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini bukan hanya proses seremonial. Saya hadir untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan betul-betul sampai ke tangan penerima, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Menaker dalam dialog bersama penerima BSU.

Ia juga mengingatkan bahwa pencairan hanya dilakukan satu kali untuk subsidi dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, dengan nominal Rp600.000 per pekerja.

Lebih lanjut, Menaker mengapresiasi peran PT Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bersinergi dalam penyaluran bantuan ini selama empat tahun terakhir.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara, termasuk dana BSU yang berasal dari APBN.

“Kami berharap bantuan ini tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok. Kami ingin BSU memberikan dampak nyata, bukan hanya sekadar angka,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan dialog interaktif bersama para penerima BSU serta tinjauan langsung ke meja layanan PT Pos, memastikan seluruh proses berjalan lancar.(**)

 

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending