KATADIA MAKASSAR || Partisipasi masyarakat rentan dalam riset dan kebijakan perubahan iklim dinilai krusial untuk memastikan solusi yang inklusif, selaras dengan kebutuhan lokal, serta mampu memperkuat adaptasi dan ketahanan masyarakat di Indonesia Timur. Hal ini merupakan kesimpulan yang dicapai pada diskusi sesi pleno “Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Makassar Roadshow” bertajuk Strengthening Eastern Indonesia’s Climate Resilience: Inclusive and Sustainable Pathways.
Acara yang diselenggarakan oleh KONEKSI, inisiatif kolaboratif Pemerintah Australia dan Indonesia untuk kemitraan di sektor pengetahuan dan inovasi, ini mengangkat 38 proyek penelitian Lingkungan dan Perubahan Iklim (ECC). Rangkaian kegiatan dimulai dengan roadshow pertama di Makassar yang mengangkat kisah ketahanan komunitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim dari perspektif Indonesia Timur.
Direktur Monash Herb Feith Indonesia Engagement Centre dan juga peneliti riset KONEKSI Sharyn Davies menyampaikan strategi ketahanan iklim untuk Indonesia Timur pada proyek yang bertajuk Building a Model of Future-proofing for Climate Resilience by Engaging Communities (MoFCREC) bahwa keterlibatan masyarakat, analisis kerentanan yang berlapis, dan kolaborasi multidisipliner internasional menjadi fondasi kuat untuk solusi berkelanjutan.
Adapun proyek ini menawarkan tiga (3) inovasi utama antara lain keterlibatan masyarakat yang mendalam, difasilitasi melalui proses desain bersama di setiap jenjang program penelitian; demonstrasi kerugian interseksional yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (misalnya, pengakuan bahwa kemiskinan berdampak pada gizi, dan bahwa orang tua juga bisa jadi perempuan penyandang disabilitas) melalui pendekatan perbandingan iteratif konstan; dan pembentukan dan konsolidasi tim internasional lintas disiplin yang menggabungkan keahlian dalam bidang ketahanan iklim, tata kelola lingkungan, hak asasi manusia, inklusi sosial, gender, disabilitas, penuaan, hukum, dan kebijakan.
Salah satu peneliti menyampaikan bahwa data saja tidak cukup; cerita dari masyarakat menjadi kunci penting dalam melengkapi pembuatan kebijakan, khususnya terkait perubahan iklim. Pendekatan riset aksi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat membantu untuk menghasilkan pengetahuan yang berbasis pengalaman lokal, serta ketangguhan menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini disampaikan langsung dalam sesi pemaparan oleh Moh Taqiuddin, seorang ahli sosiologi pemberdayaan masyarakat dari Universitas Mataram, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KONSEPSI dan peneliti riset KONEKSI.
“Cerita-cerita dan apa yang dihadapi dengan masyarakat serta kelompok-kelompok komunitas menjadi sangat penting untuk kita dengarkan. Artinya apa? Di dalam setiap proses pembangunan dan tahapan penyusunan perencanaan, kita perlu lebih banyak dialog dan diskusi untuk mendengarkan dari komunitas terkait seperti apa pandangannya jika dihadapkan pada isu pembangunan yang ada. Apalagi di kawasan timur Indonesia dengan beragam masyarakat dan budaya, tentunya kita perlu memperhatikan masukan-masukan dan pandangan dari komunitas,” kata Direktur Pengembangan Indonesia Timur, Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary.
Pentingnya Susunan Kebijakan dengan Konteks Lokal
Pada diskusi panel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menegaskan bahwa perumusan kebijakan harus berbasis naskah akademik yang kuat dan melibatkan para pakar sejak tahap awal, sehingga hasilnya lebih teknokratik dan tepat sasaran.
“Isu strategisnya adalah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan risiko bencana terhadap ketahanan wilayah. Salah satunya adalah belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sebelum melakukan penyusunan RPJMD di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, diperlukan keterlibatan seluruh pakar dan peneliti, sehingga KONEKSI bisa masuk sejak tahap awal.”
Konteks budaya lokal juga disampaikan oleh Program Impact Manager, Climateworks Centre Egi Giwangkara, “Para pendamping di lapangan sudah waktunya untuk lebih kritis dalam memperbarui kearifan-kearifan lokal, karena hal ini penting agar aktor-aktor kunci, misalnya pemuka agama atau ketua adat, dapat menyampaikannya dalam bahasa keseharian mereka yang beresonansi dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi menurut saya, aktor kunci yang perlu terus didukung dan direplikasi adalah penjembatan antara ilmu atau pengetahuan dengan masyarakat lokal, yang adalah para peneliti,” katanya.
Sebagai bagian penelitian kolaboratif Indonesia–Australia, Konselor DEH Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Simon Flores, menekankan bahwa kemitraan Australia–Indonesia bisa memperkuat jalur adaptasi melalui pendanaan, kapasitas teknis, dan berbagi pengalaman dari proyek serupa di wilayah lain, “Para peneliti dari Australia dan Indonesia saling belajar satu sama lain, dan kami menilai hal ini sangat penting.
Meskipun konteksnya berbeda, tantangan yang dihadapi tetap sama, khususnya terkait perubahan iklim. Selain itu, institusi juga turut belajar. Saat ini, terdapat pendanaan bersama untuk penelitian dengan rekan-rekan dari BRIN. Karena itu, saya merasa sangat senang dapat hadir bersama kolega dari Bappenas, dari BRIN, serta dengan keterlibatan Duta Besar dalam penelitian KONEKSI bersama Kementerian Indonesia,” tutup Simon.
Adapun sesi pleno pada kegiatan Roadshow hari pertama dihadiri oleh lebih dari 200 peserta meliputi berbagai pemangku kepentingan antara lain perwakilan Pemerintah Indonesia dan Australia, akademisi, pelaku usaha, dan media lokal. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan rangkaian sesi Knowledge-to-policy Exchange (K2P) 1 dan K2P 2 sebagai ruang diskusi untuk menyerap beragam perspektif mengenai tantangan dan dampak yang dihadapi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, sekaligus menggali gagasan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif.(**)
Makassar5 hari lalu
