DPMPTSP Makassar Dukung Langkah KPK dan Pemkot Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih

KATADIA MAKASSAR || Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, H. Muhammad Mario Said, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, ini turut dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Wakil Ketua KPK RI, serta seluruh Kepala SKPD, Camat, dan Staf Ahli di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperkuat kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

Dalam arahannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Kita ingin Makassar menjadi kota yang maju dengan sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari penyimpangan. Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi juga seluruh ASN dan pemangku kebijakan di daerah,” ujar Munafri.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dan perizinan terpadu sebagai salah satu sektor rawan yang perlu mendapat perhatian serius. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik melalui digitalisasi perizinan dan integrasi data.

Kepala DPMPTSP Kota Makassar, Mario Said, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh agenda antikorupsi dengan terus memperbaiki sistem pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi.

“Kami di DPMPTSP berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Setiap langkah perbaikan yang kami lakukan selalu sejalan dengan semangat antikorupsi yang ditekankan oleh KPK dan Wali Kota,” ungkap Mario.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi seluruh pimpinan OPD untuk menyamakan persepsi dalam implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK), termasuk penguatan transparansi anggaran, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang berbasis integritas.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara KPK, Pemkot Makassar, dan DPRD dapat terus berjalan konsisten dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing tinggi.