KATADIA MAKASSAR || Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menggelar press release bersama awak media di Lobby Mapolda Sulsel, Kamis (23/10/2025), membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta perkembangan penanganan sejumlah kasus penting di wilayah Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan momentum evaluasi satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi perhatian publik di berbagai daerah, termasuk Sulsel.
Dalam keterangannya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan bahwa dinamika di masyarakat Sulsel selama beberapa hari terakhir, terutama pasca peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, berjalan dalam situasi yang aman dan terkendali.
Kapolda Rusdi mengungkapkan bahwa pada 20 Oktober 2025, tercatat ada 35 rencana aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Sulsel, baik di Makassar maupun kabupaten/kota lainnya. Namun, sebagian besar tidak terealisasi.
“Dari 35 rencana aksi tersebut, hanya 17 yang benar-benar terlaksana, sementara 18 lainnya dibatalkan oleh para penggagas aksi. Dari 17 aksi yang berlangsung, tiga di antaranya terkait langsung dengan momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, sementara 14 sisanya mengangkat isu-isu lokal di wilayah Sulawesi Selatan,” jelas Kapolda.
Ia menambahkan bahwa pada 21 Oktober 2025, terdapat 14 rencana aksi unjuk rasa dan hanya 7 aksi yang berjalan, sedangkan sisanya dibatalkan. Sementara pada 22 Oktober 2025, dari 10 rencana aksi, hanya 5 yang terlaksana, seluruhnya juga mengangkat isu-isu lokal.
“Artinya, dinamika di masyarakat dapat kita kendalikan bersama. Semua kegiatan unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu stabilitas di tengah masyarakat,” tambahnya.
Kapolda Rusdi menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, serta elemen masyarakat yang ikut berperan aktif menjaga kondusifitas wilayah.
“Ini patut kita syukuri bersama. Situasi aman dan tertib yang kita rasakan saat ini merupakan hasil kerja sama seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Apabila seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama, maka situasi yang aman dan damai akan terus kita wujudkan bersama. Inilah semangat yang akan kami jaga di Sulawesi Selatan,” ujar Kapolda Rusdi.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Rusdi juga memaparkan perkembangan penanganan kasus kerusuhan yang terjadi pada 29 dan 30 Agustus 2025, yang mengakibatkan pengrusakan dan pembakaran di beberapa fasilitas pemerintahan.
“Dalam kejadian tersebut, telah terjadi pengrusakan di Kantor DPRD Kota Makassar, Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Kantor DPRD Kota Palopo, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel. Selain itu, juga terjadi pengeroyokan terhadap seorang driver ojek online yang menyebabkan korban meninggal dunia,” ungkapnya.
Polda Sulsel bersama jajaran segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan pertanggungjawaban pidana para pelaku.
“Kami telah mengamankan 61 orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, terdiri dari 13 anak-anak dan 48 orang dewasa. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegas Kapolda Rusdi.
Ia menjelaskan bahwa ke-13 anak-anak yang terlibat telah dikembalikan kepada orang tua mereka setelah proses hukum dinyatakan selesai, sedangkan 48 orang dewasa masih menjalani proses hukum lebih lanjut.
Menutup keterangannya, Kapolda Rusdi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulsel.
“Mari kita jaga Sulawesi Selatan agar tetap aman, damai, dan tertib. Kondisi ini menjadi modal penting bagi masyarakat untuk beraktivitas, ekonomi berjalan lancar, dan kualitas hidup meningkat,” pungkasnya.