KATADIA BONE || Pemerintah Kabupaten Bone kembali menunjukkan komitmennya terhadap integritas aparatur sipil negara. Sebanyak 2.545 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2022 dan 2023 menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak yang diserahkan langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Rumah Jabatan Bupati Bone, Kamis (6/11/2025).
Sebelum menerima SK, seluruh PPPK diwajibkan menjalani tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone). Langkah ini sebagai bagian dari upaya Pemkab Bone untuk memastikan aparatur pemerintah bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Kepala BKPSDM Bone, Edy Saputra Syam, mengungkapkan bahwa masa perpanjangan kontrak PPPK bervariasi antara satu hingga lima tahun, tergantung hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan daerah.
“Perpanjangan bisa terus dilakukan sampai usia pensiun jika kinerjanya baik,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN.
“Kalau ada yang positif narkoba, SK-nya tidak akan diperpanjang. Jangan juga ada korupsi, termasuk korupsi waktu,” tegasnya.
Ia juga berpesan agar seluruh PPPK menjaga kedisiplinan, profesionalitas, serta etika bermedia sosial. Menurutnya, setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di masyarakat.
Selain itu, Bupati menyinggung pentingnya komitmen bersama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai daerah lumbung pangan, Bone harus bebas dari stunting. Kita butuh kerja sama dan sinergitas tanpa ego sektoral,” jelasnya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh PPPK untuk menjadi bagian dari transformasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan publik.
“Jadilah garda terdepan perubahan untuk Bone yang lebih baik, menuju Bone Maberre — mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.