KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan penghargaan kepada para Juara Innovative Makassar Award (IMA) 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan inovasi yang lahir dari satuan pendidikan dan perangkat daerah.
Penyerahan penghargaan tersebut dirangkaikan dengan Refleksi Akhir Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar. Rabu 17/12
Sebanyak tujuh juara terpilih dalam ajang IMA 2025, yang menampilkan beragam inovasi di bidang literasi, kebencanaan, hingga penguatan budaya belajar di sekolah.
Juara pertama diraih SDI Perumnas Antang 3 dengan inovasi bertajuk “Meramu Kue”. Posisi juara kedua ditempati SDI Nusa Harapan Permai melalui inovasi “Maatasa”. Sementara SMPN 15 Makassar meraih juara ketiga lewat inovasi “Barrasa”.
Kategori favorit diraih oleh BPBD Kota Makassar dengan inovasi “Salama”. Adapun kategori harapan diberikan kepada SDN Rappocini melalui program inovasi “PAKAR”, yang dinilai konsisten mendorong penguatan literasi dan karakter peserta didik. Selain itu, Dinas Perpustakaan Kota Makassar turut memperoleh apresiasi lewat inovasi “Dobrak Literasi”.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan dorongan agar inovasi menjadi budaya kerja di seluruh lini pemerintahan dan pendidikan.
“Inovasi harus berdampak langsung ke masyarakat. Sekolah, OPD, dan seluruh perangkat kota harus berani melahirkan terobosan, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” tegas Munafri.
Pada kesempatan yang sama, Munafri juga menyampaikan refleksi atas 11 bulan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam merespons aduan masyarakat maksimal 2×24 jam.
Setiap aduan yang masuk melalui sistem layanan, termasuk Super Apps Lontara Plus, wajib ditindaklanjuti secara cepat dan terukur. Aduan yang tidak direspons akan menjadi bahan evaluasi langsung bagi pimpinan OPD.
“Fast response itu kunci. Masyarakat tidak butuh jawaban panjang, mereka butuh kepastian dan solusi,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian waktu dan biaya layanan, serta menolak praktik pelayanan berbelit di tingkat kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan sekolah.
Munafri meminta ASN meninggalkan pola kerja ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Birokrasi Makassar harus menjadi bagian dari solusi. Kepala OPD bukan hanya pengelola anggaran, tapi pengambil keputusan yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui penghargaan IMA 2025 dan penguatan reformasi birokrasi, Munafri berharap Kota Makassar terus melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan pembangunan kota.