KATADIA MAKASSAR || Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja segera mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Azwar Rasmin usai memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama sejumlah mitra kerja Komisi C DPRD Makassar yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan Hertasning, JUMAT (3/7/2026).
Monev tersebut dihadiri perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Penataan Ruang (Distaru), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tarkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Azwar mengungkapkan, evaluasi triwulan kedua menunjukkan realisasi serapan anggaran di sejumlah OPD masih berada di bawah target yang diharapkan. Menurutnya, hingga akhir Juni, idealnya serapan anggaran telah mencapai sekitar 50 persen, namun rata-rata masih berada di bawah angka 30 persen.
“Kita sudah melakukan Monev triwulan kedua. Seharusnya sampai bulan Juni serapan anggaran sudah mencapai sekitar 50 persen, tetapi yang kami lihat rata-rata masih di bawah 30 persen. Karena itu kami mengingatkan dinas-dinas terkait, termasuk Pemerintah Kota melalui TAPD, agar segera memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD,” ujar Azwar.
Ia menegaskan, rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut dikhawatirkan kembali memicu tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang selama ini mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
“Kami tidak ingin keterlambatan ini kembali berujung pada SiLPA yang besar. Mumpung masih ada waktu, seluruh program yang sudah dianggarkan harus segera dijalankan,” tegasnya.
Menurut Azwar, beberapa kendala yang disampaikan OPD dalam rapat evaluasi di antaranya berkaitan dengan proses administrasi, pengelolaan keuangan, hingga mekanisme pencairan anggaran. Meski demikian, ia menilai kendala tersebut tidak boleh menghambat percepatan pelaksanaan program.
Ia menekankan agar seluruh pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, ruang kelas, kantor kelurahan, hingga berbagai proyek infrastruktur lainnya.
“Semua kegiatan yang sudah dianggarkan harus dipercepat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti jalan, drainase, pembangunan ruang kelas, kantor kelurahan, serta pekerjaan fisik lainnya yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Azwar.
