KATADIA MAKASSAR || Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar resmi meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir) sebagai inovasi untuk mempercepat penanganan kedaruratan di kawasan pesisir. Sosialisasi SOP tersebut digelar di Hotel Primer Karebosi, Makassar, Kamis (2/7/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam penanggulangan bencana.
Inovasi yang digagas Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, merupakan bagian dari proyek perubahan yang berorientasi pada reformasi sistem respons kebencanaan. Program ini dirancang untuk membangun jejaring kesiapsiagaan yang melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan awal sebelum bantuan pemerintah tiba di lokasi kejadian.
Menurut Fadli Tahar, pengalaman penanganan berbagai insiden di wilayah pesisir menunjukkan bahwa kecepatan respons menjadi faktor utama dalam menyelamatkan korban. Selama ini, proses penanganan di sejumlah lokasi masih membutuhkan waktu hingga sekitar 90 menit akibat kendala akses, penyampaian informasi, dan koordinasi antarinstansi.
“SIGAP PESISIR dibangun untuk memutus hambatan tersebut. Masyarakat menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima layanan. Dengan SOP yang jelas dan pola koordinasi yang terintegrasi, kami menargetkan waktu respons dapat dipercepat hingga sekitar 15 menit,” ujarnya.
Melalui SOP tersebut, BPBD Makassar menetapkan mekanisme baku yang mencakup deteksi dini, pelaporan kejadian, penyebaran informasi, aktivasi relawan dan aparat kewilayahan, hingga koordinasi dengan tim respons BPBD. Seluruh tahapan dirancang agar berjalan cepat, seragam, dan terukur ketika terjadi kondisi darurat.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal implementasi SIGAP PESISIR di kawasan pesisir Kota Makassar yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai ancaman bencana, seperti cuaca ekstrem, gelombang pasang, banjir rob, hingga insiden kedaruratan di perairan.
BPBD Makassar menilai keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat sebagai pihak pertama yang berada di lokasi kejadian. Karena itu, penguatan peran warga melalui SOP SIGAP PESISIR diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, adaptif, dan berkelanjutan.
Melalui proyek perubahan ini, BPBD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola penanggulangan bencana yang modern, kolaboratif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. SIGAP PESISIR diharapkan menjadi model inovasi daerah dalam memperkuat ketangguhan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan di Kota Makassar.(**)
