Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Dorong Pembenahan SAKIP, Appi: Akuntabilitas Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Dipublikasikan
5 jam lalupada
Oleh
anjasabdullah

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar yang digelar Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kota Makassar, sekretaris, serta kepala subbagian perencanaan perangkat daerah. Bimbingan teknis ini bertujuan memperkuat pemahaman sekaligus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah sekaligus menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik.
“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Appi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan di setiap perangkat daerah. Menurutnya, perencanaan yang matang akan memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.
Selain itu, Appi mengingatkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap kebijakan dan penganggaran memiliki dampak yang optimal. Ia meminta seluruh OPD memastikan setiap kegiatan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Appi juga mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi dokumen maupun sistem kerja.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan pemerintahan di era digital yang menuntut aparatur semakin responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Keluhan yang berkembang di ruang publik, kata dia, harus dijawab melalui pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, dan kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut Appi, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi publik yang efektif sehingga masyarakat memahami tujuan setiap kebijakan yang dijalankan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada aturan dan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta berdampak positif terhadap pelayanan publik.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta segera melakukan pembenahan implementasi SAKIP, tidak hanya dalam penyusunan dokumen administrasi, tetapi juga melalui sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas.
Appi juga meminta Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah agar implementasi SAKIP semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.
“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.
Melalui bimbingan teknis tersebut, Appi berharap kapasitas aparatur semakin meningkat serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil semakin kuat.
“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.


Bupati Barru Terima 362 Mahasiswa KKN Unhas

Bupati Barru Perkuat Sinergi dengan DPRD Kaltim, Dorong Tol Laut dan Investasi Daerah

BPBD Makassar Perkuat Inovasi SALAMA, Siap Jadi Andalan di Innovative Government Award 2026













