BBT Soroti Antrean BBM di Makassar, Minta Pertamina Bertanggung Jawab Penuh

KATADIA MAKASSAR || Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari mantan legislator DPRD Makassar periode 2014–2019, Bustanuddin Baso Tika.

Bustanuddin Baso Tika atau yang akrab disapa BBT menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Menurut BBT, Pertamina harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, khususnya ketika masyarakat masih menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU.

“Terus terang saya sebagai warga Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, sangat terganggu dengan langkanya BBM. Saya menganggap persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena masyarakat sangat membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari,” ujar BBT saat ditemui di salah satu warung kopi di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/9/2026).

Mantan politisi PPP yang kemudian bergabung dengan PDIP itu mengatakan, persoalan ketersediaan BBM tidak semestinya hanya dibebankan kepada pengelola SPBU.

Ia berpandangan, Pertamina sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penyediaan BBM harus memastikan pasokan dapat diterima masyarakat hingga tingkat konsumen.

“Kalau pemilik SPBU yang tidak mampu menyiapkan BBM, sedapat mungkin Pertamina harus mengambil tanggung jawab. Untuk apa ada pemilik SPBU kalau persoalan minyak akhirnya tetap menjadi tanggung jawab Pertamina?” tegasnya.

BBT bahkan mengusulkan adanya perubahan pola pengelolaan SPBU agar Pertamina memiliki kendali yang lebih kuat terhadap proses penyediaan dan penyaluran BBM.

Menurutnya, rantai distribusi BBM harus memiliki pihak yang bertanggung jawab secara jelas, mulai dari pengadaan hingga penjualan kepada masyarakat.

“Jalan keluarnya sebaiknya Pertamina bertanggung jawab penuh. Mulai dari hulu, pembelian minyak, sampai penjualan di hilir harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Termasuk SPBU, kalau perlu disiapkan dan dikelola Pertamina,” ujarnya.

Ia menilai, masih ditemukannya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar menjadi indikator bahwa kondisi di lapangan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

BBT juga mempertanyakan imbauan kepada masyarakat agar tidak panik jika pada kenyataannya warga masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM.

“Kalau masyarakat sudah membutuhkan BBM tetapi barangnya tidak ada, bagaimana kita mengatakan jangan panik? Jangan sembarang mengatakan kondisi aman kalau kenyataannya masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.

Lebih lanjut, BBT meminta adanya penjelasan yang transparan terkait kondisi pasokan dan distribusi BBM di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.

Ia menilai masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk ketersediaan stok dan penyebab munculnya antrean di sejumlah SPBU.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir. Hal itu penting agar persoalan distribusi BBM tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat mengalami kesulitan.

“Karena Pertamina bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan bakar minyak, maka harus ada penguasaan dan pengawasan mulai dari hulu sampai hilir. Jangan sampai ketika terjadi masalah, tanggung jawab justru saling dilempar,” pungkas BBT. (**)

“