KATADIA MAKASSAR || Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, A. Bukti Jufri, bersama Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, melakukan kunjungan ke SD Inpres Kumala pada Senin (20/5/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menggelar pertemuan langsung bersama seluruh guru guna menanggapi isu yang berkembang menyusul beredarnya surat terbuka yang menuduh kepala sekolah melakukan penyelewengan dana BOS dan intimidasi terhadap guru.
Surat terbuka yang sempat viral di salah satu media online itu menuding Kepala UPT SPF SD Inpres Kumala, Sultan Abadi, S.Pd., telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga Rp 100 juta serta melakukan tindakan intimidasi terhadap guru.
Dalam pertemuan yang berlangsung di lingkungan sekolah, A. Bukti Jufri meminta seluruh guru untuk menyampaikan pandangan secara terbuka. Ia menegaskan pentingnya klarifikasi langsung dari pihak sekolah untuk menjaga integritas dunia pendidikan serta menghindari informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
Salah satu guru SD Inpres Kumala, Amriani, S.Pd., dengan tegas membantah tuduhan tersebut. “Kami sangat terkejut dengan beredarnya isu itu. Kami baru tahu setelah viral. Anehnya lagi, surat itu mengatasnamakan guru-guru SDN Kumala, padahal kami tidak pernah merasa menulis ataupun menyampaikan hal seperti itu. Apa keuntungan kami jika melakukan itu?” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, A. Bukti Jufri menilai bahwa persoalan yang terjadi sebenarnya lebih pada masalah miskomunikasi. Ia menyebut perlunya perubahan pola komunikasi antara kepala sekolah dan para guru.
“Selama ini pola yang diterapkan perlu diubah, baik oleh kepala sekolah maupun para guru. Misalnya soal alat tulis kantor (ATK), seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Jangan hanya karena spidol lalu dibawa ke luar dan menjadi konsumsi publik. Itu kan cukup dibicarakan secara internal,” jelasnya.
Terkait keluhan pengadaan ATK yang disampaikan guru, Bukti juga menekankan pentingnya kesiapan logistik oleh kepala sekolah. “Jangan tunggu diminta dulu baru disiapkan. Kepala sekolah harus menyiapkan kebutuhan itu selama ada anggarannya. Tapi kalau dananya memang tidak ada, ya tentu kita pahami, apalagi jika bersumber dari Dana BOS yang penggunaannya sangat diatur,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, mengimbau agar seluruh elemen di sekolah dapat melakukan perbaikan pola kerja dan komunikasi. Ia berharap isu-isu negatif tidak lagi berkembang, dan sekolah lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kalau memang gaya kepemimpinan yang selama ini ada dirasa kurang tepat, sekarang saatnya diperbaiki. Cerita-cerita negatif harus dihentikan. Yang seharusnya disampaikan ke publik adalah bagaimana kualitas mengajar dan mendidik yang baik, sehingga bisa menarik kepercayaan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sini,” pesan Adi Akbar.
Dalam kesempatan itu, Sultan Abadi selaku kepala sekolah memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan yang beredar. Ia membantah seluruh tuduhan dan menyebut informasi yang beredar bukan berasal dari internal sekolah.
“Berita tersebut bukan dari guru-guru di sekolah ini. Ada pihak luar yang menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegas Sultan.
Ia mengakui adanya miskomunikasi dengan beberapa guru dan berjanji untuk memperbaiki pola komunikasi ke depannya. “Saya akan berupaya meningkatkan komunikasi dengan para guru agar lebih intensif. Saya sadar mungkin ada gaya kepemimpinan saya yang kurang diterima, dan saya siap berubah untuk menjalankan tugas lebih baik,” ujarnya.
Terkait tudingan penyelewengan dana BOS, Sultan menegaskan bahwa seluruh pengeluaran yang dilakukan bersifat administratif dan telah dipertanggungjawabkan. “Apa yang dituduhkan dalam berita itu adalah bentuk kesalahpahaman. Pengeluaran yang dimaksud jumlahnya relatif kecil dan sudah sesuai prosedur,” jelasnya.(**)