KATADIA MAKASSAR || DPRD Kota Makassar terus mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini diproyeksikan menjadi payung hukum untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal, pekerja rentan hingga kelompok pekerja sosial keagamaan.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, DPRD Makassar melakukan pencermatan terhadap substansi Ranperda agar program perlindungan pekerja yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Makassar memiliki dasar hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan pandangan umum sekaligus hasil pencermatan terhadap draf Ranperda yang tengah dibahas bersama pihak eksekutif.
Menurut Fahrizal, pembentukan regulasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan seluruh kelompok pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, Ranperda ini juga menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
“Ranperda ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” kata Fahrizal.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat perlu memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).
Dengan demikian, keberlanjutan perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
“Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Fahrizal menjelaskan, penyusunan Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Substansinya juga diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA mengenai percepatan pembentukan produk hukum daerah dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Cakupan perlindungannya juga diarahkan untuk menjangkau pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan.
Secara khusus, Pansus memberikan perhatian terhadap pekerja sosial keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum seluruhnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kelompok tersebut meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.
Selain itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang didorong memperoleh akses perlindungan.
Pansus turut mengusulkan skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan pendapatan dan kemampuan membiayai jaminan sosial secara mandiri.
Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran dipersyaratkan berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan bukti KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.
Penetapan penerima bantuan juga diharapkan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas.
“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” jelasnya.
Tidak hanya mengatur bantuan iuran, Pansus juga mencermati kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
Dalam draf regulasi tersebut, bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.
Sementara pada sektor konstruksi, penyedia jasa didorong memenuhi kewajiban perlindungan JKK dan JKM bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek pekerjaan.
Pansus juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, terutama melalui penyediaan informasi prosedur penempatan serta kepastian perlindungan sebelum keberangkatan.
Untuk memastikan pelaksanaan Perda nantinya berjalan efektif, Ranperda turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi Wali Kota Makassar.
BPJS Ketenagakerjaan juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi, perencanaan program, perluasan kepesertaan hingga penentuan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa Ranperda tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan jaminan sosial tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Hingga saat ini, sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar tercatat telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkot Makassar juga menghadirkan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua bagi 45.000 pekerja rentan.
Pembahasan Ranperda ini selanjutnya terus dikawal Pansus DPRD bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar guna memastikan substansi regulasi dapat diterapkan secara terukur dan tepat sasaran.
Menutup pandangannya, Fahrizal menegaskan bahwa Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah, pemberi kerja, dukungan pendanaan hingga mekanisme pengawasan.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tutupnya.