KATADIA MAKASSAR || Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Kearsipan DPRD Kota Makassar menggelar rapat pembahasan Naskah Akademik Ranperda di Ruang Banggar DPRD Makassar, Selasa (17/6/2025). Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem kearsipan yang lebih modern dan terstruktur di Kota Makassar.
Wakil Ketua Pansus, Rahmat Taqwa Qurais, menegaskan pentingnya pembangunan depo arsip permanen yang layak dan representatif di Makassar. Politisi PPP ini menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan arsip di kota ini masih belum ideal karena tidak adanya tempat penyimpanan yang permanen.
“Makassar butuh depo arsip permanen seperti di Yogyakarta atau Surabaya yang sudah modern dalam pengelolaan arsipnya. Di sini, arsip masih berpindah-pindah dan kadang tidak jelas disimpan di mana,” ujar Rahmat.
Ia juga menekankan bahwa Ranperda ini tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen formal, tapi harus ditindaklanjuti dengan komitmen dan implementasi nyata dari seluruh pihak.
“Jangan sampai ini hanya jadi lembaran aturan yang disimpan begitu saja tanpa realisasi. Kita semua harus kawal bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Tri Zulkaraen, anggota Komisi A DPRD Makassar dari Fraksi Mulia, mendorong agar pemerintah kota menginventarisasi aset yang tidak terpakai untuk difungsikan sebagai kantor Dinas Kearsipan.
“Kami ingin tahu estimasi anggaran jika harus membangun kantor baru. Tapi bisa juga lihat aset milik Pemkot yang belum dimanfaatkan. Seperti kasus 16 kantor lurah yang akhirnya dianggarkan tahun 2025, kita harap hal ini juga bisa diikuti,” jelas Tri.
Tri juga mengusulkan agar kantor arsip nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen, tapi juga menjadi pusat edukasi dan wisata sejarah, mirip konsep pengelolaan arsip di Yogyakarta.
“Di Jogja, kantor arsipnya menjadi destinasi edukasi. Ada tiket masuk untuk pelajar dan pengunjung umum. Ini bisa jadi tempat belajar sejarah kota bagi generasi muda,” tuturnya.
Meskipun Tri mengakui bahwa pembangunan kantor arsip representatif akan membutuhkan investasi yang cukup besar, ia menyarankan agar perencanaannya mulai dimasukkan dalam prioritas anggaran pokok tahun 2026.
“Kita mulai dari perencanaan sekarang, dan eksekusinya bisa dilakukan melalui anggaran pokok 2026,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mendorong penguatan tata kelola arsip di Kota Makassar agar lebih tertib, profesional, serta memberi nilai tambah dalam bentuk layanan publik, edukasi, dan pelestarian sejarah kota.