KATADIA, JAKARTA || Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin, bersama rombongan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Graha BNPB, Jalan Pramuka Kavling, Jakarta Timur, pada Senin (23/6/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penanganan bencana serta upaya mitigasi di wilayah Kabupaten Bone. Dalam pertemuan tersebut, Wabup Bone diterima langsung oleh jajaran BNPB, yakni Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam (PPSE dan SDA) Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Andi Eviana, bersama sejumlah pejabat dari berbagai kedeputian di BNPB, seperti Bambang dari bidang Logistik dan Peralatan, Prastato dari bidang Penanganan Darurat, dan Priska Sarasih dari bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Dalam dialog yang berlangsung, Andi Eviana menekankan pentingnya peran aktif Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD di daerah dalam menghadapi bencana. “Kalau sudah Kalaksanya langsung turun ke lapangan dan proaktif, maka pekerjaan akan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kekurangan dari pemerintah daerah dalam proses pengajuan bantuan bencana melalui sistem e-proposal BNPB, terutama jika tidak ada permintaan data saat terjadi bencana.
Wabup Bone menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Bone. “Kami hadir untuk membahas upaya mitigasi dan mengajukan proposal bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan dampak bencana di daerah kami,” ujar Andi Akmal.
Dalam kesempatan itu, Wabup didampingi oleh Kepala BPBD Kabupaten Bone, Andi Muhammad Ikbal, S.STP. Ia juga mempresentasikan langsung proposal penanganan bencana yang memuat rincian kejadian, dampaknya terhadap masyarakat, serta rencana pemanfaatan bantuan yang diajukan.
BNPB akan melakukan evaluasi atas proposal tersebut untuk menilai kelayakan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, termasuk langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar wilayah-wilayah rawan bencana mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal dalam membangun sistem manajemen kebencanaan yang tangguh dan responsif. (*)