Wabup Barru Soroti PAD dan Digitalisasi Daerah

KATADIA BARRU || Pemerintah Kabupaten Barru menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun 2025, Selasa (22/07/2025), di Ruang Rapat Pimpinan Lantai V, Mal Pelayanan Publik Kantor Bupati Barru.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., dan dihadiri oleh Pj. Sekda Barru, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta Direktur RSUD La Patarai Barru.

Dalam arahannya, Wabup Abustan menyoroti sejumlah sektor strategis yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengelolaan pasar, serta pemanfaatan dana BOK dan DAK Nonfisik di sektor kesehatan.

“Masih banyak lahan yang belum terdaftar dalam sistem PBB, termasuk lahan pribadi yang dikuasai puluhan tahun. Kalau bukan milik negara dan sudah lama dikuasai, kenapa tidak diberikan saja? Termasuk lahan yang sudah dibangun. Ini harus dicek ulang,” tegasnya.

Ia menginstruksikan para camat, lurah, dan kepala desa untuk segera mendata seluruh potensi pajak di wilayah masing-masing.

Kepada dinas teknis, Wabup juga mengingatkan agar pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban PBB tidak diberikan izin lanjutan, baik pemecahan lahan maupun komersialisasi.

Terkait pengelolaan pasar, Wabup menyesalkan laporan yang tidak lengkap dari dinas terkait.

“Bagaimana kami bisa mengevaluasi jika laporan tidak memuat target dan realisasi? Tapi saya tetap apresiasi atas peningkatan retribusi yang terjadi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda Barru, Abu Bakar, meminta agar seluruh kepala pasar dan UPTD menyusun laporan secara rinci, termasuk data tunggakan, tahun dan bulan, serta membedakan antara penerimaan berjalan dan piutang.

Ia juga menekankan pentingnya penyetoran retribusi pasar dilakukan setiap kali pasar berlangsung, bukan secara bulanan.

Di sektor kesehatan, Sekda menyoroti rendahnya serapan dana BOK dan DAK Nonfisik, yang berisiko mengurangi transfer dana pusat ke daerah.

“Dana transfer bisa dikurangi kalau serapan rendah. Ini merugikan daerah. Dana yang masuk harus segera dibelanjakan untuk pelayanan kesehatan, termasuk perbaikan fasilitas puskesmas,” tegasnya.

Wabup Abustan juga mengkritisi kualitas sistem pembayaran digital, khususnya Mobile Banking yang tidak memberikan notifikasi pembayaran PBB, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

“Kalau aplikasinya tidak bisa dibenahi, cari bank lain. Jangan sampai rakyat jadi korban hanya karena aplikasi rusak,” ujarnya tegas.

Menutup rapat, Wabup meminta agar seluruh perangkat daerah meningkatkan intensitas penagihan dan membenahi sistem pengelolaan agar penerimaan PAD dapat lebih optimal.

Ia juga menekankan pentingnya bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas dalam pelayanan publik.(**)