Partai Buruh Sulsel Geram, Kelangkaan BBM Disorot

KATADIA MAKASSAR || Ketua Partai Buruh Sulawesi Selatan (Sulsel), Akhmad Rianto, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang dalam beberapa hari terakhir meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Akhmad Rianto dalam konferensi pers yang digelar di Warkop H Edy, Jalan Ratulangi, Makassar, Selasa (15/9/2026). Pernyataan tersebut turut disampaikan di hadapan sejumlah ketua Exco Partai Buruh dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Akhmad menilai persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan kepanikan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Ia juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya lebih banyak berdampak pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Tidak ada yang menyikapi apa pun terhadap pengurangan atau pemotongan anggaran atas dasar efisiensi. Namun di sisi pembiayaan anggaran, itu justru untuk membiayai hal-hal yang tidak diperlukan oleh rakyat,” ujar Akhmad.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan yang semakin tersentralisasi sehingga pemerintah daerah dinilai tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengambil langkah dalam menghadapi persoalan energi di daerah.

“Yang terjadi adalah krisis energi yang sangat dahsyat di Sulawesi Selatan. Ini merupakan pembiaran. Pemimpin di daerah kita hanya menyalahkan rakyatnya,” tegasnya.

Akhmad juga menyoroti narasi yang menyebut masyarakat panik sebagai penyebab terjadinya antrean panjang BBM. Ia menilai masyarakat justru menjadi pihak yang terdampak akibat ketidakpastian pasokan energi.

Ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait tidak melakukan pengkambinghitaman terhadap masyarakat, tetapi segera mencari akar persoalan serta memastikan ketersediaan BBM, LPG dan listrik.

“Rakyat yang panik atas ketidakadaan atau kelangkaan BBM seharusnya tidak disalahkan. Ini merupakan kelemahan dan ketidakmampuan memenuhi pasokan energi, baik gas, bahan bakar minyak maupun listrik,” katanya.

Akhmad juga mempertanyakan langkah pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut. Ia meminta para pemimpin daerah, anggota DPR dan pemangku kebijakan mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang telah dirasakan masyarakat selama beberapa hari.

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM berdasarkan pelat kendaraan, penjagaan SPBU oleh aparat, hingga kebijakan pembelajaran daring bagi siswa merupakan langkah pragmatis yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

“Seharusnya pemimpin daerah memanggil Pertamina sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Mereka harus jujur kepada rakyat terkait kondisi stok BBM yang sebenarnya,” ujarnya.

Ia meminta apabila memang terjadi pengurangan kuota subsidi atau pasokan BBM, kondisi tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kalau memang ada pemotongan anggaran, terjadi pengurangan kuota subsidi atau pengurangan jumlah kuota BBM, itu harus disampaikan kepada rakyat. Dengan begitu kita bisa melakukan mitigasi dan bersama-sama menyelesaikan masalah,” kata Akhmad.

Lebih jauh, Akhmad menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah kelangkaan BBM dan LPG, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat serta kedaulatan daerah.

Ia bahkan menyebut Sulawesi Selatan saat ini menghadapi krisis kepemimpinan karena dinilai belum mampu memberikan solusi terhadap persoalan energi yang terjadi.

“Ini persoalan kedaulatan daerah, persoalan kedaulatan Sulawesi Selatan. Tidak ada satu pun pemimpin kita yang berani menyuarakan itu,” tegasnya.

Partai Buruh Siapkan Aksi

Menyikapi kondisi tersebut, Partai Buruh Sulawesi Selatan bersama Exco kabupaten/kota berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 17 September 2026, yang dipusatkan di Kota Makassar.

Akhmad mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Jika tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai, aksi tersebut berpotensi diperluas.

“Partai Buruh Sulawesi Selatan dan seluruh Exco kabupaten/kota akan melaksanakan aksi pada Kamis tanggal 17 di Makassar. Kita akan melihat ke depan. Ketika memang tidak ada respons, kita akan bersikap,” ujarnya.