Pasca UNRAS, Komisi 2 DPRD Bone, Gelar RDPU, PMII dan HMI Walk Out

KATADIA BONE || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone pada 12 Agustus 2025 lalu. RDPU tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran, Gedung DPRD Bone, Kamis (21/8/2025), membahas persoalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Hadir dalam RDPU, Ketua HMI Bone Andi Miftahul Amri dan Ketua PMII Bone Zulkifli, bersama pengurus masing-masing organisasi. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muhammad Idris Rahman atau yang akrab disapa Andi Alang. Namun, sejak awal mahasiswa mempertanyakan alasan DPRD baru menggelar RDPU setelah Pemerintah Kabupaten Bone memutuskan membatalkan kenaikan PBB-P2. Padahal, saat aksi di DPRD, khususnya oleh PMII, mereka telah melayangkan ultimatum agar RDPU segera dilaksanakan dalam waktu 2×24 jam setelah unjuk rasa.

Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli, menegaskan bahwa janji DPRD untuk melaksanakan RDPU harus direalisasikan tepat waktu. Menurutnya, persoalan PBB-P2 telah menimbulkan keresahan masyarakat karena dinilai memberatkan, sehingga transparansi dan evaluasi kebijakan menjadi hal yang mutlak.

“Kami sudah turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. DPRD telah berjanji akan melaksanakan RDPU terkait PBB-P2. Kami beri waktu 2×24 jam. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar,” tegas Zulkifli.

Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan. RDPU justru baru digelar setelah pemerintah resmi membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2. Hal ini kembali dipertanyakan oleh HMI dan PMII. Menanggapi itu, Andi Alang justru melemparkan tanggung jawab kepada Ketua DPRD. Jawaban tersebut dianggap tidak relevan oleh mahasiswa, terlebih ketika Andi Alang menyebut bahwa Fraksi Golkar juga menolak kebijakan tersebut, sehingga suasana rapat semakin memanas.

Merasa tidak mendapatkan jawaban yang sejalan dengan tuntutan mereka, HMI dan PMII akhirnya kompak melakukan walk out. Mereka menilai DPRD hanya melakukan pencitraan seolah-olah memperjuangkan aspirasi rakyat, padahal sebelumnya DPRD telah lebih dulu menggelar rapat paripurna tanpa melalui RDPU.

Kedua ketua lembaga kemahasiswaan itu kepada awak media menegaskan, mereka akan terus memantau dampak pembatalan kebijakan tersebut, khususnya terkait pengembalian hak masyarakat yang sudah terlanjur membayar PBB-P2.(Dhani)