Dua Menteri Tinjau Kawasan Kumuh di Pampang, Wali Kota Makassar Dampingi

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kawasan kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (11/9/2025).

Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama sejumlah kepala OPD lingkup Pemkot Makassar.

Kunjungan tersebut menjadi rangkaian agenda dua menteri Kabinet Merah Putih di Kota Makassar sebelum penyerahan rumah gratis bagi empat keluarga korban peristiwa unjuk rasa di DPRD Sulsel pada sore harinya.

Rombongan pejabat pusat dan daerah ini menyusuri lorong-lorong sempit selama hampir satu jam. Sebanyak enam rumah warga yang dinilai tidak layak huni didatangi secara langsung. Seluruh rumah tersebut telah masuk dalam program bantuan bedah rumah melalui skema dana CSR.

Mendagri Tito Karnavian menyebut, kunjungan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga bentuk perhatian nyata pemerintah.

“Tujuan utama kami memang menyerahkan rumah. Namun, kami manfaatkan momentum ini untuk meninjau langsung rumah-rumah yang tidak layak. Seluruh rumah yang kami datangi tadi akan dibantu renovasi,” ujarnya.

Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasinya atas kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi warga di kawasan padat penduduk tersebut.

“Kunjungan ini sangat berarti karena membuka jalan bagi perbaikan rumah-rumah tak layak huni. Kami berharap dukungan CSR segera berjalan agar masyarakat Pampang bisa merasakan hunian yang lebih layak dan sehat,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa kawasan Pampang memang menjadi prioritas pertama dalam program perbaikan lingkungan kumuh di Makassar.

Ia merincikan, dari enam rumah yang dikunjungi, lima di antaranya sudah diverifikasi dan satu rumah masih dalam proses.

“Seluruh program renovasi akan didanai melalui CSR pihak swasta. Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa dimulai, jadi sesegera mungkin bisa terlaksana,” jelasnya.

Mahyuddin menambahkan, indikator rumah yang dipilih adalah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi tidak layak huni.

“Rata-rata rumah yang kami kunjungi tadi milik keluarga MBR dan memang sudah tidak layak lagi ditinggali,” tandasnya.(**)