Pemkab Maros Siapkan Strategi Mitigasi Kekeringan

KATADIA MAROS || Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pertanian Kabupaten Maros menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang dapat mengganggu produksi pertanian. Fokus utama diarahkan pada pengelolaan lahan sawah tadah hujan seluas 10.264,24 hektare yang tersebar di berbagai kecamatan.

Langkah strategis yang ditempuh mencakup penyediaan sarana air, pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian sistem budidaya. Dinas Pertanian mencatat, sebanyak 356 unit pompa air telah disiapkan di tingkat kelompok tani untuk mengairi lahan terdampak kekeringan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan 108 unit pompa air kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna memperkuat kapasitas penanganan di lapangan.

Upaya lainnya dilakukan melalui program listrik masuk sawah yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional pompa air. Program ini diharapkan mampu mempercepat distribusi air, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan irigasi teknis.

Di sektor budidaya, petani dianjurkan untuk menyesuaikan jadwal tanam serta menggunakan varietas padi yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan sumber air alternatif seperti embung, bendungan, dan waduk sebagai cadangan selama musim kemarau.

Sejalan dengan itu, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan turut diusulkan, meliputi irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, serta dam parit di 74 titik wilayah rawan kekeringan, di antaranya Kecamatan Bontoa, Maros Baru, dan Marusu.

Program tanam serempak kembali digalakkan sebagai upaya mengatur penggunaan air secara lebih efisien serta menekan potensi serangan hama. Dalam kondisi kekeringan ekstrem, petani juga didorong untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam komoditas palawija yang lebih adaptif terhadap keterbatasan air.

Berdasarkan evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Maros, langkah-langkah tersebut terbukti efektif pada tahun sebelumnya dalam menekan risiko gagal panen serta menyelamatkan ratusan hektare tanaman padi di sejumlah wilayah.

Pemerintah Kabupaten Maros menilai, rangkaian kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.(**)