Makassar Tembus 10 Besar Kota Toleran Nasional, Bukti Konsistensi Kebijakan Inklusif

KATADIA MAKASSAR || Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali mencatatkan pengakuan di tingkat nasional. Di tengah dinamika sosial perkotaan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Makassar dinilai mampu menjaga harmoni serta merawat keberagaman sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang inklusif.

Setelah sebelumnya masuk dalam nominasi kota toleran pada 2025, capaian tersebut kini meningkat signifikan. Kota Makassar resmi menembus peringkat 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.

Pengakuan ini merujuk pada rilis SETARA Institute melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang digelar di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Indeks tersebut mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, praktik kebijakan, serta dinamika sosial masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai, keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang semakin kuat antar berbagai elemen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin solid,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun harmoni di tengah keberagaman.

“Kepemimpinan Wali Kota memberikan arah kebijakan yang inklusif, birokrasi menjalankan program secara konsisten, dan masyarakat turut menjaga nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

FKUB sendiri terus memperkuat peran sebagai ruang dialog lintas agama, membangun komunikasi terbuka, serta menjadi jembatan dalam merespons berbagai dinamika sosial di masyarakat.

Makassar kini sejajar dengan sejumlah kota besar lainnya seperti Semarang, Bekasi, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, dan Batam yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga kerukunan di tengah keragaman penduduk.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa pengukuran Indeks Kota Toleran telah dilakukan secara konsisten sejak 2015, mencakup 98 kota di seluruh Indonesia.

“Studi ini bertujuan mempelajari praktik-praktik baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam membangun kehidupan yang toleran, inklusif, dan harmonis,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Makassar mencatat lonjakan peringkat yang signifikan. Jika pada IKT 2024 berada di posisi ke-52, maka pada 2025 naik drastis ke posisi ke-9 nasional.

“Lompatan ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam praktik dan kebijakan yang mendukung toleransi di tingkat kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang panjang.

“Ini bukan hasil instan, melainkan proses berkelanjutan melalui kebijakan terukur dan implementasi nyata di lapangan,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan Makassar juga diperkuat dengan raihan Harmony Award 2025 oleh FKUB Kota Makassar, sebagai indikator efektivitas dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, berbagai langkah strategis terus dijalankan. Di antaranya fasilitasi perayaan hari besar keagamaan, dukungan hibah bagi organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai mediator dan penggerak edukasi toleransi.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Agama juga menetapkan 10 Kelurahan Sadar Kerukunan pada Maret 2026 sebagai wilayah percontohan dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif dari tingkat akar rumput.

“Program ini bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi untuk membangun fondasi sosial yang kuat agar Makassar tetap menjadi rumah bersama yang aman dan harmonis,” tutup Fathur.

Capaian ini menegaskan bahwa Makassar tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. (*)