KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi salah satu kunci dalam membangun Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Ruang Demokrasi yang digelar pihak Keamanan dan Organisasi Cipayung Plus Sulawesi Selatan di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai aspirasi, pandangan, serta persoalan sosial dan kebangsaan.
Hadir dalam kegiatan itu Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav. Ino Dwi Setyo Darmawan, serta Ketua DPD KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi.
Sejumlah organisasi kepemudaan juga turut berpartisipasi, di antaranya GMNI, Serikat Muslim Indonesia, KAMMI Sulsel, LMND, HMI, PMII, GMKI, dan KNPI.
Dalam forum tersebut, masing-masing organisasi memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi dan pandangan terkait berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Munafri mengatakan, pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap kritik maupun masukan masyarakat. Sebaliknya, ruang komunikasi harus terus dijaga agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama.
“Menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ruang-ruang komunikasi antara mahasiswa, OKP dan ormas harus kita jaga,” ujarnya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, Pemkot Makassar selalu terbuka untuk berdiskusi dan menerima berbagai pandangan. Namun, penyampaian pendapat tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian.
“Kami Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka berdiskusi, menerima saran dan pandangan. Tujuannya kita sama, menjaga Makassar dan membangun kota yang kita cintai,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Cipayung Plus Sulsel dalam menghadirkan forum dialog tersebut. Menurutnya, ruang demokrasi harus menjadi tempat bertukar pikiran secara terbuka dan objektif, bukan sekadar mencari pihak yang benar atau salah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Munafri dalam dialog tersebut adalah aksi perang kelompok, tawuran jalanan, dan geng motor yang belakangan masih menjadi tantangan dalam menjaga keamanan Kota Makassar.
Ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Soal aksi jalanan, tawuran kelompok dan geng motor, kami Pemerintah Kota sesuai tupoksi berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri, tetap berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Munafri menjelaskan, upaya menjaga kondusivitas wilayah juga dilakukan melalui keterlibatan perangkat pemerintahan hingga tingkat paling bawah, mulai dari camat, lurah, RT, hingga RW.
Namun, ia menilai upaya tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan. Keterlibatan mahasiswa serta organisasi kepemudaan diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mencegah munculnya konflik sosial.
Ia mengajak seluruh organisasi yang hadir memanfaatkan jaringan dan pengaruhnya di tengah masyarakat untuk ikut mengedukasi generasi muda agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan memahami akar persoalan yang memicu konflik di lingkungan masyarakat.
“Kami tentu akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI,” tegasnya.
Selain menyangkut ketertiban masyarakat, Munafri juga mengingatkan bahwa stabilitas keamanan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sebagai salah satu pusat perdagangan barang dan jasa di Sulawesi Selatan, Makassar membutuhkan suasana yang aman dan kondusif untuk menjaga kepercayaan investor serta mendorong perkembangan dunia usaha.
Ia menjelaskan, gangguan keamanan berpotensi memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal. Jika aktivitas investasi melemah, dampaknya dapat dirasakan pada perputaran ekonomi hingga daya beli masyarakat.
“Kalau iklim investasinya jelek, tentu aktivitas ekonominya akan menurun. Kalau putaran ekonominya menurun, dampaknya ke daya beli masyarakat,” paparnya.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa, OKP, dan seluruh elemen masyarakat ikut menjaga suasana kota agar tetap aman sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berupaya menyiapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi generasi muda.
Program tersebut diarahkan pada peningkatan keterampilan, kursus, dan pengembangan kapasitas agar anak muda memiliki kesempatan lebih luas memasuki dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.
Munafri kembali menegaskan bahwa pemerintah siap membuka ruang pertemuan dengan mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk membahas kebutuhan masyarakat sekaligus merumuskan langkah nyata.
Mengakhiri penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh peserta menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah.
Ia mengingatkan bahwa perjuangan generasi saat ini tidak lagi dilakukan melalui peperangan fisik, melainkan dengan menjaga persaudaraan, membangun daerah, serta mempersiapkan masa depan generasi mendatang.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, nilai kebersamaan dan persatuan, kata dia, tidak boleh ditinggalkan.
“Tapi jangan lupa, kita masih punya jiwa persatuan dan persaudaraan untuk melihat Indonesia ini tumbuh menjadi Indonesia Emas untuk generasi yang akan datang,” terang Appi.
Melalui kegiatan Ruang Demokrasi, Munafri berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan aparat keamanan dapat terus terpelihara.
Baginya, aspirasi dan kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, dan membangun Makassar bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. (*)