KATADIA MAKASSAR || Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP., membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Format dan Mekanisme Perolehan Keputusan Pengesahan Rencana Tapak Perumahan serta Seminar Rancangan Regulasi Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Jalan Boulevard, Makassar, tersebut digelar dalam rangka mendukung pengembangan perumahan baru dan menyukseskan Program Tiga Juta Rumah tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Dinas Perkim Nurhidayat, jajaran kepala bidang (kabid) lingkup Dinas Perkim, serta peserta dari berbagai unsur, di antaranya asosiasi, tenaga kerja, organisasi perangkat daerah (OPD), dan pengembang perumahan (developer).
Dalam kegiatan tersebut, para kepala bidang turut bertindak sebagai pemateri dengan memberikan penjelasan terkait aspek teknis dan kebijakan penyelenggaraan perumahan, termasuk mekanisme pengesahan rencana tapak serta pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah, pengembang, serta para pemangku kepentingan dalam memahami regulasi terbaru di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Kepala Dinas Perkim, Dr. Mahyuddin, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut penting dilaksanakan seiring adanya regulasi terbaru mengenai petunjuk teknis pengesahan rencana tapak perumahan serta rancangan kebijakan terkait penyerahan PSU perumahan lebih awal dan kompensasi lahan pemakaman.
Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap regulasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong penyelenggaraan perumahan yang tertib, terencana, dan sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan sosialisasi dan seminar ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dapat memahami format, persyaratan, serta mekanisme pengesahan rencana tapak perumahan dengan baik. Dengan demikian, proses pengembangan perumahan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mahyuddin.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengembang, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Selain membahas petunjuk teknis dan mekanisme pengesahan rencana tapak, seminar tersebut turut mengangkat rancangan regulasi mengenai bentuk penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan lebih awal serta kompensasi lahan pemakaman.
Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengembang mengenai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perumahan, sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan masukan terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas.
Keterlibatan para kepala bidang sebagai pemateri juga diharapkan memperkuat pemahaman peserta terhadap aspek teknis penyelenggaraan perumahan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Melalui kegiatan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berharap terbangun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha perumahan dalam mendorong pengembangan kawasan hunian yang tertata, didukung infrastruktur memadai, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan perumahan baru dan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah tahun 2026.