KATADIA,MAKASSAR || Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) telah mencapai kesepakatan penting terkait Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pesantren. Jumat 29 September 2023 –
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari, dan Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menandatangani nota kesepahaman ini pada Rapat Paripurna yang berlangsung pada Jumat, 29 September 2023.
Pj Gubernur Bahtiar menyatakan bahwa Pemprov Sulsel telah mengalokasikan 40 persen dari anggaran Pemilu melalui APBD Perubahan TA 2023, sekitar Rp.224 Miliar. Hal ini memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada awal tahun 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan Surat Edaran Mendagri.
“Saya sangat menghargai kerja keras pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dengan cepat menyesuaikan anggaran, sehingga dapat mengalokasikan 40 persen anggaran Pemilu sesuai Surat Edaran Mendagri,” ungkap Bahtiar.
Langkah ini sejalan dengan salah satu dari 8 Program Prioritas Pemprov, yaitu sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang diharapkan berlangsung dengan lancar, jujur, aman, dan damai.
Bahtiar juga menyatakan apresiasi terhadap DPRD Sulawesi Selatan atas persetujuan Perda Fasilitasi Pesantren. Ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pesantren di Sulawesi Selatan.
“Langkah ini menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia bahwa pesantren dapat berkembang, modern, dan bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya,” jelasnya.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari, menambahkan bahwa Rapat Paripurna kali ini telah mengagendakan penandatanganan nota kesepahaman APBD Perubahan dan Perda Fasilitasi Pesantren.
“Kami berharap APBD Perubahan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ujar Andi Ina Kartika Sari secara singkat.
