![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BENNER-PORTAL-scaled-1.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BENNER-PORTAL-scaled-1.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BENNER-PORTAL-scaled-1.jpg?w=696)
KATADIA,MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, telah mengonfirmasi rencananya untuk melakukan mutasi dan nonjob terhadap enam pejabat eselon II yang dinilai memiliki kinerja di bawah standar.
Keputusan tersebut diungkapkan Danny Pomanto dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 di Hotel Four Points Makassar pada Rabu (27/12/2023).
“Dari 6 SKPD yang memiliki kinerja terendah, akan ada nonjob, ada juga yang akan dimutasi,” ungkap Danny Pomanto kepada wartawan.
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BAWA-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BAWA-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BAWA-scaled.jpg?w=696)
Enam pejabat eselon II yang dinilai berkinerja rendah dan berpotensi mengalami mutasi atau nonjob adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Makassar, Mahyuddin; Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Aulia Arsyad; Kepala Dinas Kearsipan Makassar, Fathur Rahim; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Makassar, Andi Nirman Niswan Mungkasa; serta dua staf ahli, Irwan Adnan dan Aryati Puspasari Abady.
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/06/Banner-SOSMED-BAPENDA-2024-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/06/Banner-SOSMED-BAPENDA-2024-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/06/Banner-SOSMED-BAPENDA-2024-scaled.jpg?w=696)
Danny menjelaskan bahwa keputusan mengenai nonjob atau mutasi ini merupakan tanggung jawabnya, dan rekomendasi terkait nonjob sudah ada dan tinggal menunggu keputusan akhir dari dirinya.
“Dalam pengelolaan jabatan, itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja SKPD yang dilakukan akan menjadi bahan perbaikan dan penyegaran besar di Kota Makassar, yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024.
Danny Pomanto juga menyinggung keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemotongan masa jabatan kepala daerah. Jika masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar tidak dipangkas, maka masa jabatannya akan berlanjut hingga 2026 mendatang.
“Dalam konteks itu, saya akan mempercepat kebijakan-kebijakan yang diperlukan, terlepas dari bagaimana putusan akhir nantinya.
Jika masa jabatan saya berlanjut hingga 2026, saya akan membutuhkan tenaga untuk melaksanakan rencana dan program yang sudah ada dalam RJPMD,” jelasnya.