KataDia, Watampone – DPRD Bone menggelar rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bone terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bone Tahun 2021, di Ruang Paripurna DPRD Bone, Jl. Stadion, Watampone Kamis (17/09/2020).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan serta dihadiri Wakil Bupati Bone H. Ambo Dalle mempersilahkan satu per satu fraksi menyampaikan pandangannya.
Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bone melalui juru bicaranya, A Heryanto Bausad meminta agar setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) membuat program yang realistis, terstruktur dan akuntabel dan sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2020.
Hal ini ditegaskan, mengingat kondisi estimasi pendapatan daerah pada Ranperda APBD Tahun 2020 mengalami defisit sekitar Rp 511 Miliar atau 21,4 persen.
Politisi Nasdem ini juga meminta agar Pemkab Bone dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,71 Miliar atau sebesar 3,11 persen.
Estimasi pendapatan pajak daerah di Bapenda Bone, diantaranya pajak sarang burung walet yang hanya ditarget Rp 35 juta dan pajak parkir yang dikelola Bapenda yang hanya estimasinya Rp 50 juta dan pajak lainnya dinilai A. Herianto agar dimaksimalkan.
Dalam pandangannya, Fraksi Nasdem juga menilai anggaran penunjang di beberapa OPD, seperti BPKAD, Bappeda dan Bapenda sebesar Rp 571,5 miliar dinilai alokasinya cukup besar khususnya pada alokasi anggran BPKAD sebesar Rp 539 miliar.
“Dari hasil telaah Fraksi Nasdem dan mencermati nota keuangan pada Ranperda dan Penjabaran APBD tahun 2021, adanya alokasi anggaran prioritas OPD/SKPD yang tidak sesuai dengan sasaran pembangunan pada tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Bupati Bone,” ungkap A. Herianto.
A. Herianto juga meminta Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun prioritas kegiatan berdasarkan hasil musrenbang dan pokor pikiran hasil reses anggota DPRD.
“Kita meminta perhatian pembangunan infrastruktur jalan, kami juga meminta pemda berjuang untuk pembangunan (perluasan) Bandara, juga Sirkuit. Terkait kebutuhan yang tidak mendesak seperti Randis dan Gedung, Nasdem meminta Pemda Bone mengkaji ulang.
Fraksi Nasdem juga memperhatikan nasib kesejahteraan khusus honorer bersentuhan langung dengan pelayanan publik agar dinaikkan insentifnya,” tegasnya.
Terpisah, “Kita ingin OPD terkait konsisten membangun berdasarkan hasil Musrenbang jangan karena jalan yang dibangun karena ada titipannya ini itu, yang penting pembangunan merata biar sedikit tak sedikit dibangun yang penting ada,”kata A Muh Salam menambahkan
Laporan (Andi Syafri Azis)
