KataDia, Maluku – Provinsi Maluku digadang-gadang menjadi poros maritim Indonesia. Pengusulan Maluku sebagai poros maritim Indonesia tidak berlebihan. Posisi strategis Maluku serta potensi kelautan yang melimpah membuka peluang Maluku dijadikan poros maritim Indonesia.
Hal ini kembali ditegaskan Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi dalam kegiatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Tantangan Pembangunan Industri Maritim Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Maluku” di ruang pertemuan Swiss-Belhotel Ambon, Kamis (3/6/2021).
“Maluku merupakan wilayah penting di dunia pada masa silam bukan sekadar isapan jempol belaka. Menurut catatan dokumen sejarah terlihat betapa pentingnya Maluku bagi perekonomian dunia. Gugusan Kepulauan Maluku layak menjadi mercusuar poros maritim dunia,” ujarnya.
Alumnus Universitas Indonesia tersebut menambahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hingga kini belum juga disahkan. DPD RI mengusulkan RUU ini untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan di daerah, terutama delapan daerah kepulauan di Indonesia.
“Pemerintah harus menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut, maka pemerintah harus kembali melihat laut sebagai potensi besar dalam rangka membawa kesejahteraan bagi rakyat, karena sudah bertahun-tahun kita suka lupa pada fakta bahwa lebih dari 75% wilayah Indonesia adalah lautan,” tegas senator muda asal Aceh ini.
Diharapkan, dengan pengesahan RUU Daerah Kepulauan maka kehadiran negara bagi daerah-daerah kepulauan misal dalam politik anggaran yang sebelumnya belum sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan.
Alokasi anggaran yang hanya mendasarkan pada jumlah manusia dan luas daratan, akan tidak dapat jika digunakan dalam memaksimalkan sumber daya di daerah kepulauan, seperti potensi perikanan, laut, ataupun pengelolaan wisata.
Kegiatan ini di inisiasi anggota DPD RI Dapil Maluku, guna membahas tentang Tantangan Pembangunan Industri Maritim dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Maluku.
Tujuan utama diselenggarakan diskusi ini, adalah untuk memperoleh informasi tentang strategi pembangunan infrastruktur maritim, khususnya di Kawasan Indonesia Timur, dalam rangka upaya peningkatan konektivitas maritim.
Selain itu, FGD ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategi dan kebijakan yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak terkait, mampu membangun sinergi dan kebersamaan dalam upaya mendukung kebijakan peningkatan produksi migas yang secara otomatis akan mengakselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan ketahanan energi daerah, peningkatan indeks pembangunan manusia dan percepatan pembangunan infrastruktur, serta secara paralel mampu mendorong keterlibatan serta peran aktif Pemerintah daerah dalam pengelolaan migas Blok Masela secara kondusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada diskusi tersebut, Rektor Unpatti Ambon Prof. M. J. Saptenno bertindak sebagai moderator, dan dihadiri Kementerian Investasi/BKPM diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Indra Darmawan, Kementerian Perhubungan diwakili Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon Herwanto.
Sedangkan SKK Migas diwakili Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo, Kementerian ESDM diwakili Staf Ahli Menteri Bid. Ekonomi dan SDA Sampe. L. Purba, dan Kementerian KKP diwakili Direktur Kepelabuhanan Perikanan Frits P. Lesnussa.(*)
Makassar5 hari lalu
