Oleh: Rusdin Tompo (Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia)
“Semua pilihan yang kita buat adalah awal dari perubahan.” (BTS)
Radio Republik Indonesia (RRI) punya 8M sebagai potensi yang merupakan kekuatannya. Yakni mandat, manpower, management, marketing, material, machine, methode, dan money. Namun, potensi yang merujuk pada Laporan Audit LPP RRI tahun 2020 itu, masih perlu dielaborasi ketika lanskap media telah berubah. Tantangan dan tuntutan terhadap RRI berbeda ketika RRI kini tak hanya bersiaran secara analog tapi juga memanfaatkan platform digital. Apalagi, ada kebijakan migrasi ke digital, sehingga menarik mengkaji RRI pasca ASO (analog switch off).
Baca Ulang Tri Prasetya RRI
Setiap tanggal 11 September, rutin diadakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Penyulutan obor itu merupakan simbol agar spirit RRI sebagai alat perjungan dan alat revolusi tidak padam. Api obor itu harus terus dijaga nyalanya dengan segenap jiwa raga. Jadi, peringatan tanggal sakral itu tak hanya dimaknai sebatas perayaan ulang tahun. Tapi momen penyegaran kembali semangat patriotisme dalam membela negara,
Angkasawan dan angkasawati RRI telah berikrar untuk kukuh mengemudikan siaran RRI. Artinya, kepeloporan dan kendali konten siaran ada pada mereka yang independen dan terjaga integritasnya. Angkasawan dan angkasawati RRI, juga menyatakan kesetiaan untuk berdiri di atas segala aliran politik dan golongan. Dalam bahasa yang lebih lugas, RRI mendaku dirinya sebagai rumah rakyat Indonesia.
Tiga ikrar kesetiaan itu tentu perlu dibaca ulang sesuai kebutuhan zaman. Apa yang dsebut “alat” bukan lagi sebatas pemancar siaran analog. Sekalipun RRI secara teknologis, dimungkinkan menjalankan siaran lewat konvergensi media, demi merawat pendengar yang punya tradisi mendengarkan siaran melalui pesawat radio. Namun harus diakui, sekarang ekosistemnya berubah. Pola konsumsi media bergeser sedemikian cepat ke arah digital.
Peta Jalan Digital
Sebagai lembaga penyiaran publik yang membawa bendera Republik Indonesia, sejatinya RRI memiliki peta jalan digital. Katakanlah, sampai pada usia 100 tahun, akan seperti apa platform digital RRI. RRI tentu sangat menyadari bahwa 99 stasiun penyiaran yang dimiliki dengan masing-masing programa, merupakan modal yang dapat dikonversi ke dalam beragam konten. Namun, mustahil hanya mengandalkan SDM ‘orang dalam’ ketika menghadapi dunia yang serba kompetitif.
RRI mesti terus mengembangkan jejaring (networking) sayapnya untuk menjangkau semua pemangku kepentingan (stakeholder). Ada banyak komunitas yang suaranya tidak terdengar atau belum mendapatkan ruang untuk mengespresikasi dirinya. Suara-suara yang belum tersuarakan lewat pelantang RRI itu mesti direspons. Karena mereka bagian dari publik dan warga negara, yang hak-haknya mesti dipenuhi secara setara dan berkeadilan.
Dalam konteks ini, pendekatan program siaran yang partisipatif menjadi relevan dilakukan. FKP RRI menjadi bagian dari pendekatan ini. Posisinya menjadi penting karena direkatkan oleh faktor romantisme sejarah. Hanya saja, tidak boleh sekadar berhenti di situ. Keduanya mesti bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan format layanan program yang multikultural, menggambarkan karakter dan jati diri bangsa, dan lebih berparas Indonesia.
Platform digital dengan konsepsi maha data, menawarkan dunia yang saling terkoneksi, variatif, kreatif, dan interaktif,. Maka, penting bagi RRI membuat skala prioritas, ketika menyusun road map digitalnya. RRI punya kekayaan dokumentasi analog dengan program-program siaran yang ikonik dan historis. Ini bisa didahulukan dan menjadi langkah awal digitalisasi.
Setelah itu, menjadi tanggung jawab RRI membuat program siaran dokumenter tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat kita. Nilai-nilai adiluhung itu harus ditransmisikan dan diaktualisasikan ke generasi milenial dalam ragam platform digital. Lalu mendesak untuk melakukan gerakan literasi menyelamatkan aksara nusantara agar tidak punah. (*)
