KATADIA, WATAMPONE || Terkait agenda BPJS Kesehatan tentang beberapa data masyarakat yang dinonaktifkan maka digelar Rapat Gabungan Komisi I dan IV di ruang Banggar DPRD, Senin (07/03/2022).
Rapat juga tidak hanya mendorong agar Kabupaten Bone segera UHC, para Dewan dari Komisi I dan IV DPRD Bone juga meminta agar belasan ribu peserta BPJS yang diduga dinonaktifkan kepesertaannya secara sepihak, segera diaktifkan kembali sesuai ketentuan berlaku.
Dorongan itu merupakan hasil rapat gabungan yang menyusul polemik yang terjadi terkait hal tersebut. Rapat dihadiri Pjs Kadis Sosial Bone, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Kantor BPJS Bone Sulsel, bersama jajaran.
Belum diketahui pasti penyebab dan siapa yang bertanggungjawab atas penonaktifan belasan ribu kartu BPJS Kesehatan milik warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD tersebut.
” Ada 11 ribu lebih warga peserta BPJS yang dinonaktifkan tanpa tahu sebabnya. Mirisnya, banyak dari mereka yang ingin berobat jadi tidak bisa karena tertolak, ” Kata H Kaharuddin dari Komisi I.
Masih kata dia, jika penonaktifan merupakan dampak dari upaya verifikasi dan validasi data, harusnya ada penyampaian ke masyarakat.
” bagaimana solusinya untuk masyarakat, karena ada kabar, jika masyarakat ini disuruh sakit dulu untuk mengaktifkan BPJS nya, hati nurani kita dimana, maka harus memperjuangkan tegasnya.
Sementara dari Komisi IV Rangga justru meminta agar persoalan tersebut tidak hanya sebatas dibahas dan berputar pada persoalan data, namun harus dibuatkan komitmen bersama untuk mendorong UHC sebagai solusi.
” Seakan-akan tidak ada masalah lain di Bone, kita ini hanya butuh komitmen pimpinan dan rekan-rekan, kalau Bone UHC selesai perkara dan kita fokus ke persoalan lain lagi, karena kita sudah berapa kali rapat terkait ini namun tidak ada kesimpulan, ” Katanya.
” Kita semua sepakat untuk UHC, tapi sekarang ini ada masyarakat yang terpaksa keluar dari Rumah Sakit karena BPJS nya tidak aktif, dan juga ada beberapa usulan menunggu dari bulan Agustus 2021 tidak dilanjutkan, jadi lewat kesempatan ini kami minta agar Dinas Kesehatan melanjutkan itu, ” Ujar Wakil Ketua Komisi IV, Muh Salam menimpali.
Rapat gabungan yang dipimpin langsung Irwandi Burhan selaku Ketua DPRD Bone tersebut, berakhir dengan melahirkan 3 rekomendasi disepakati bersama, yakni mengaktifkan kembali belasan ribu BPJS yang sudah dinonaktifkan, melanjutkan usulan pendaftaran di Dinas Kesehatan dan mendorong Bone UHC.
Untuk diketahui, Universal health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta adalah sistem yang menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.
Laporan Andi Syafri Azis