KATADIA,MAROS || Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd menyerahkan rincian anggaran dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN 2023 dan Juknis BOKB kepada Pemkab Maros senilai 5,36 Miliar, Senin (22/02/06).
Anggaran ini merupakan alokasi dari pemerintah pusat melalui BKKBN untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya upaya percepatan pencegahan stunting (PPS) di Kabupaten Maros.
Diterima langsung oleh Bupati Maros, H.A.S. Chaidri Syam, S.IP., M.H dengan Wakil Bupati Maros, Hj. Suhartina Bohari, S.E di Lapangan Kantor Bupati Maros pada Apel Pagi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Maros.
Andi Rita mengatakan, anggaran tersebut terdiri dari DAK Fisik senilai 369.866.000 dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai 4.994.494.000.
“DAK Sub Bidang Keluarga Berencana merupakan anggaran yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan program prioritas nasional dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB yang merupakan urusan daerah termasuk percepatan penurunan angka stunting,” ujar Andi Rita
Dalam pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Stunting, lanjut Andi Rita, Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting, dimana hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan angka stunting Maros turun menjadi 30,1 persen.
“Ada sebelas kabupaten yang mengalami penurunan angka stunting dari hasil SSGI 2022, salah satunya Kabupaten Maros dengan penurunan tertinggi kedua di Sulawesi Selatan hingga 7,4 persen, dari 37,9 persen menjadi 30,1 persen,” kata Andi. Rita
Dalam kesempatan tersebut, Andi Rita menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Maros atas capaian tersebut. Menurutnya, penurunan angka stunting di Kabupaten Maros memiliki kontribusi besar dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan.
“Kami berharap melalui kerjasama dan sinergi lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun kota-kabupaten, target pemerintah menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud bersama,” pungkas Andi Rita.
Bupati Maros, Chaidri Syam mengatakan stunting merupakan program prioritas nasional yang harus ditanggulangi bersama, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bekerja sama karena stunting merupakan ancaman bagi kualitas generasi penerus bangsa.
.
“Penanganan stunting merupakan tugas bersama, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menurunkan angka stunting,” ujar Chaidir.
.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari selaku Ketua Tim Percepatan Stunting (TPPS) Kabupaten Maros menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah kesehatan yang harus ditangani bersama.
.
Suhartina menambahkan, saat ini pihaknya telah mengembangkan aplikasi yang akan membantu pencatatan dan penanganan secara khusus masalah stunting.
.
“Kami telah mengembangkan sebuah aplikasi yang ke depan akan membantu kami dalam pencatatan dan penanganan khusus masalah stunting secara lebih akurat,” ujar Suhartina.
