Danny Pomanto Tekankan ASN Pemkot Makassar Tak Gaya Hidup Hedonis

KATADIA,MAKASSAR || Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melanjutkan instruksi Presiden Jokowi terkait pelarangan gaya hedon bagi ASN dan pejabat instansi vertikal.

Dikatakannya, selama ini ASN di lingkungan Pemkot Makassar sudah cukup baik dan belum menerapkan gaya hidup hedonis.

Apalagi, ia sendiri mengaku selalu memberikan contoh kepada bawahannya bagaimana menerapkan gaya hidup sederhana dan moderat.

“Dari awal saya kasih contoh jangan hedonistik. Misalnya rumah saya tidak ada yang berubah, saya tidak punya mobil baru, saya harus pasrah,” kata Danny Pomanto, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, saat diwawancarai. di kediamannya, Jl Amirullah, Jumat (3/03/2023).

Selain itu, gaya hidup pamer kekayaan menimbulkan pertanyaan dari mana mendapatkan uang jika posisi ASN di lingkup Pemkot Makassar. Bahkan gaji sebagai walikota pun tidak layak disamakan dengan perilaku hedonistik.

“Di Pemkot saya kira tidak ada gaya hedonisme. Sudah disampaikan memang. Pegawai ASN sudah diuji gajinya,” tegasnya.

Meski begitu, dia menginstruksikan jika ada ASN Pemkot seperti itu maka pasti akan ditegur.

Seperti diketahui, pasca kejadian viral tersebut, aksi pamer harta kekayaan anak pejabat ini mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menginstruksikan para menterinya untuk menertibkan pejabat yang hedonistik.

“Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk mendisiplinkan para pejabat di bawahnya,” kata Jokowi dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Jokowi menilai, perilaku pamer kekayaan tidak pantas diperlihatkan pejabat.

“Sehingga ditekankan kepada kami, kepada anak buah kami, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi dipajang di Instagram, di media sosial,” kata Jokowi.

Presiden mengingatkan, inti dari program reformasi birokrasi yang telah dijalankan pemerintah selama ini adalah agar masyarakat terlayani dengan baik, efektif dan akuntabel.

Jangan sampai, kata Presiden, pejabat pemerintah memberikan pelayanan yang buruk, apalagi dibarengi dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer kekayaan. (*)