KATADIA,MAKASSAR || Dalam Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan 25 Mei 2021, kekayaannya mencapai Rp 204 miliar.
Angka itu meningkat dari Rp 197 miliar pada akhir menjabat, 2019.
Alasan kenaikan nilai tersebut karena adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Diketahui, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam hal tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
Apalagi aset Walikota Makassar didominasi oleh tanah dan bangunan sehingga NJOP dimungkinkan untuk meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan nilai NJOP pemerintah daerah.
Seperti diketahui, nilai tanah menjadi properti seringkali meningkat dibandingkan aset seperti transportasi dan lainnya. Bahkan, di daerah yang berkembang sangat pesat, seperti Makassar, harga jualnya juga meningkat signifikan.
Penetapan NJOP diasumsikan per meter persegi dan seringkali diasumsikan sebagai harga terendah dari sebuah properti yang dijual dengan harga 1,5 hingga dua kali lipat dari harga NJOP.
Selanjutnya NJOP akan ditetapkan oleh negara sebagai dasar pengenaan pajak PBB.
Tercatat aset Danny Pomanto didominasi oleh aset tanah dan bangunan, aset sisanya masuk kategori alat transportasi dan mesin, disusul aset bergerak, surat-surat berharga, kas dan setara kas serta aset lainnya.
“Itu karena ada penyesuaian NJOP, jadi ada penyesuaian nilainya. Misalnya aset rumah yang nilainya Rp4 juta per satu meter sebenarnya bukan harga sebenarnya, tapi bisa lebih dari Rp20 juta per meter. meter untuk saat ini.
Tapi yang dimasukkan adalah nilai Rp 4 juta yang merupakan nilai yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dokumen,” kata Danny Pomanto, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, Jumat (10/03/2023).
Bahkan beberapa aset tanah yang dimiliki di beberapa lokasi strategis, misalnya di Tanjung, NJOPnya pun kalau dihitung bisa mencapai Rp. 200 ribu per meter, melebihi NJOP Rp. 50 ribu per meter. Sehingga dengan harga tersebut saja, nilai aset tersebut telah meningkat secara fantastis.
“Misalnya tahun 2009 dia membeli tanah seluas 367 meter persegi dengan harga Rp 385 juta. Sekarang nilai NJOP sudah Rp 1,2 miliar. Makanya dengan NJOP nilai properti bertambah. Bahkan lebih dari itu kalau dihitung lebih jauh, ” dia berkata.
Selain itu, lanjutnya, ia kerap berinvestasi pada aset tanah yang ia beli dari penghasilannya sebagai pengusaha sebelumnya. Dan ketika menjabat sebagai walikota, penerimaannya berupa gaji, honorarium, insentif, dan operasional.
Misalnya, sebelumnya ia juga mengungkapkan pernah menjual sebidang tanah di kawasan Tanjung Kota Makassar. Kemudian, ia membeli sebidang tanah luas di kawasan Tokka, Kabupaten Maros.
Beberapa tahun kemudian, nilai tanah menjadi dua kali lipat. Dari situ juga ada nilai tambah dari jual beli tanah yang meningkat dari tahun ke tahun.
Ia mengatakan siap melaporkan seluruh kekayaannya, tidak ada yang disembunyikan dan semua nilai kekayaannya bisa dipertanggungjawabkan sumbernya.
“Padahal yang harus digarisbawahi adalah orang-orang yang tidak melaporkan harta kekayaannya dan menyembunyikannya serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sumber hartanya dari mana diperolehnya,” ujarnya.
Kini, LHKPN tahun 2022 sudah dikirim dan dilaporkan ke website ELKHPN KPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi. (*)
