KATADIA,ENREKANG || Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan WTP kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.
Kepastian tersebut diperoleh dalam acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat (12/5/2023).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah disajikan dengan wajar dalam semua aspek yang material, termasuk posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Bupati Enrekang, Muslimin Bando, didampingi oleh Wakil Bupati Asman, Ketua DPRD Idris Sadik, dan jajaran Pemerintah Daerah Enrekang hadir untuk menerima laporan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Enrekang di gedung BPK Sulsel.
“Dengan bangga kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari perwakilan BPK Provinsi Sulsel. Predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan laporan keuangan kami bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” ujar Bupati Muslimin Bando.
Pemkab Enrekang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, yang merupakan pencapaian kelima kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Enrekang.
“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini, dan kami berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kami untuk terus bekerja maksimal, profesional, dan berintegritas. Semoga prestasi ini menjadi berkah bagi kita semua,” tambah Muslimin Bando, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar.
Opini audit tertinggi dari BPK ini telah diraih oleh Kabupaten Enrekang sejak tahun 2018, atau selama lima tahun berturut-turut.
Dalam kesempatan yang sama, penyerahan hasil audit juga dilakukan untuk Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pengakuan atas prestasi mereka dalam pengelolaan keuangan daerah.