KATADIA,MAKASSAR || Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, menjadikan penanggulangan stunting sebagai fokus utama dalam upaya pembangunan daerah.
Hal ini diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 12 September 2023.
Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja terkait, termasuk Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, SH, MM., serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Takalar, dr. Asriadi Ali, Sp.N, MAP.
Bahtiar menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah mengurangi prevalensi stunting menjadi 14 persen.
Angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan saat ini adalah 27,2 persen berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, yang menunjukkan penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 27,4 persen.
Bahtiar berharap semua pihak, termasuk relawan dan sektor swasta, akan terlibat aktif dalam penanganan masalah stunting. “Penanganan stunting bukanlah tanggung jawab pemerintah semata. Kekuatan masyarakat harus disatukan, termasuk sektor swasta,” ungkap Bahtiar.
Selain itu, Bahtiar mengingatkan bahwa penanggulangan stunting tidak hanya dilakukan dalam rapat di kantor, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami stunting, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan bersama-sama.
“Kami bersyukur karena penanganan stunting di Sulawesi Selatan berjalan dengan baik,” tambah Bahtiar.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.Si, memuji kinerja Kabupaten Takalar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kabupaten Takalar telah berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2022.
Kabupaten Takalar, yang sebelumnya memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi di Sulawesi Selatan, berhasil menurunkan angka stunting dari 34,7 persen pada tahun 2021 menjadi 31,1 persen pada tahun 2022, berkat inovasi aplikasi “Takalar Ayo Atasi Stunting.” Aplikasi ini memungkinkan pemantauan kondisi anak-anak stunting secara individu oleh para pemimpin daerah, OPD, dan TPPS.
Menanggapi pertemuan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, menyatakan kesiapannya untuk membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
“Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah menetapkan BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Indonesia, dan sesuai amanat Presiden, kami menargetkan angka stunting dapat turun menjadi 14 persen pada tahun 2024,” ujar Shodiqin.
Pemerintah melalui BKKBN juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
