KATADIA,MAKASSAR || Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah. Acara ini berlangsung di Claro Hotel Makassar pada Kamis, 9 November 2023.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Santoso.
Para peserta berasal dari Kepala Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan operator aplikasi Sipantau.
Aplikasi Sipantau, yang baru diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri, menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.
Aplikasi ini memiliki kelebihan dalam mendeteksi perkembangan pelaksanaan Pemilu dengan cepat, menyediakan ruang kelengkapan dokumen, serta memantau aktivitas dan tanggung jawab di berbagai daerah.
Kemendagri meyakini bahwa teknologi, melalui aplikasi Sipantau, akan menjadi solusi kunci dalam mengawal kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Plh. Direktur Politik Dalam Negeri Rahmat Santoso menyampaikan bahwa aplikasi ini memungkinkan deteksi cepat terhadap hambatan yang mungkin muncul selama Pemilu. Koordinasi dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul.
Rahmat Santoso menegaskan bahwa Sipantau bukan hanya alat pemantauan pengawasan, tetapi juga alat pemantauan tahapan, seperti logistik. Aplikasi ini digunakan oleh Kesbang provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Data dan informasi dapat dengan mudah diambil melalui teknologi, memungkinkan koordinasi yang lebih efektif.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi pemilihan Sulsel sebagai lokasi pelaksanaan bimbingan teknis, terutama untuk Kesbangpol wilayah KTI.
Ia menjelaskan bahwa Sipantau adalah instrumen penting untuk pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan tahapan Pemilu. Informasi ini kemudian didistribusikan kepada unit terkait untuk penanganan lebih lanjut.
Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa kesuksesan Pemilu tidak hanya bergantung pada KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), melainkan juga terkait dengan ekosistem lainnya.
Keberhasilan tersebut dapat dicapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait. (*)
