KATADIA,JAKARTA || Polri mengakui maraknya penyebaran berita bohong (hoaks) selama tahun politik menjadi fenomena yang memprihatinkan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pengawasan terhadap media sosial perlu ditingkatkan sebagai upaya mitigasi dini terhadap masalah tersebut.
Dalam penjelasannya, Brigjen. Pol. Trunoyudo menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang bahaya konten hoaks di internet perlu ditingkatkan. Koordinasi antarinstansi juga dianggap krusial dalam menanggulangi masalah ini.
“Selain itu, menjalin komunikasi dengan platform media sosial di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI berperan sebagai leading sector,” ungkapnya pada acara Kick Off Peluncuran Satgas Hoaks PWI pada Selasa (8/1/24).
Polri juga telah meningkatkan efektivitas dalam pemblokiran konten-konten yang berpotensi mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta hoaks.
Selain itu, Korps Bhayangkara bersikap responsif dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai risiko, bukan sekadar bereaksi terhadap peristiwa.
Brigjen. Pol. Trunoyudo juga menyoroti pentingnya pendekatan kelembagaan dan hukum dalam menegakkan hukum, bukan sekadar membalas dendam.
Dia menambahkan bahwa kerjasama dengan komunitas anti-hoaks dan ujaran kebencian, serta revitalisasi kelembagaan tradisional, juga menjadi bagian dari langkah yang diperlukan.
“Selain itu, pendekatan Polri yang presisi, demokratis, serta pendekatan teknologi melalui aplikasi Hoax Checker/Anti-Hate Speech juga menjadi bagian dari strategi yang dijalankan,” jelasnya.
Pihak Karopenmas mengakui bahwa isu-isu yang sering digulirkan oleh oknum pelaku hoaks meliputi kebijakan publik, isu SARA, dan berbagai tuduhan terhadap oknum TNI/Polri.
Masyarakat dihimbau untuk lebih terampil dalam membaca informasi dan memilah berita yang diterima.(**)
