KATADIA BULUKUMBA || Syafruddin Mualla, Direktur Eksekutif “BUGIS” Institute (Bulukumba Great Institute) sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, terus mengikuti perkembangan di kampung halamannya, meski berkiprah sebagai pengusaha muda di Jakarta. Sebagai CEO Mualla Group, ia juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk DPP APINDO Sulsel dan ISMI Sulsel.
Dalam wawancara virtual dengan WartaBulukumba.com pada Jumat, 6 September 2024, Syafruddin menyoroti beberapa kelemahan dalam pembangunan di Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir.
Menurutnya, meskipun ada perubahan, beberapa hal masih memerlukan perhatian serius, terutama menjelang Pilkada Bulukumba 2024.
Kurangnya Lapangan Pekerjaan dan Peluang Usaha
Salah satu masalah utama yang dihadapi Bulukumba, menurut Syafruddin, adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Minimnya investasi dari industri besar dan perusahaan nasional menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Ia menekankan perlunya pemerintah daerah lebih proaktif dalam menarik investasi dan melibatkan pengusaha lokal dalam berbagai proyek strategis.
Masalah Air Bersih
Syafruddin juga menyoroti krisis air bersih yang masih menjadi masalah serius di Bulukumba. Menurutnya, banyak warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih dari PDAM, yang seringkali mengalami kerugian dan tidak memberikan pelayanan optimal.
Akibatnya, masyarakat terpaksa beralih ke air galon dan air kemasan, yang memberatkan ekonomi keluarga, terutama di kalangan kelas menengah.
Pendapatan Asli Daerah yang Stagnan
Dari segi pengelolaan keuangan daerah, Syafruddin menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulukumba masih stagnan. Hal ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber-sumber pemasukan baru.
Minimnya Keterlibatan Pengusaha Lokal dalam Proyek Infrastruktur
Syafruddin juga mengkritik minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur yang didanai APBD.
Menurutnya, pengusaha luar daerah lebih banyak diuntungkan dari proyek-proyek tersebut, sementara pengusaha lokal tidak diberdayakan.
Hal ini, katanya, menciptakan kesan “one man show” di mana hanya segelintir pihak yang mendapat manfaat.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bira-Takabonerate
Syafruddin juga mendorong percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bira dan Takabonerate. Ia menilai pemerintah daerah perlu segera membentuk tim percepatan dan monitoring untuk memastikan semua program berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.
Pentingnya Pembentukan Perusahaan Daerah
Sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah, Syafruddin mengusulkan pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti parkir, perhotelan, dan SPBU.
Namun, keberhasilan Perusda bergantung pada manajemen yang profesional dan transparan.
“Masih banyak yang harus diperbaiki, dari keterlibatan masyarakat sipil dan pengusaha lokal hingga perbaikan layanan publik. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah krusial untuk memastikan pembangunan daerah lebih merata dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Syafruddin.(HD)
