Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri

KATADIA MAKASSAR || Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Fadjry Djufry menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan setiap pekan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 13 Januari 2025.

Rapat tersebut diikuti Prof Fadjry secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel, didampingi oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, bersama sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga. Hadir pula Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan yang diwakili KSP Edi Puryono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, serta pejabat lain yang hadir secara virtual.

Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa angka inflasi nasional berhasil dikendalikan di angka 1,57 persen selama tahun 2024. “Ini merupakan angka terbaik yang pernah kita capai. Tentunya ini berkat kerja sama dari berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Forkopimda, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” ujarnya.

Usai mengikuti rapat, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyampaikan bahwa inflasi di Sulawesi Selatan sejauh ini tetap terkendali. Berdasarkan data Desember 2024, inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,38 persen, year-to-year (y-to-y) sebesar 1,23 persen, dan year-to-date (y-to-d) sebesar 1,23 persen.

Untuk mengawali tahun 2025, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi guna menangani inflasi. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi mingguan setiap Senin melalui rapat koordinasi bersama Kemendagri dan pengecekan pelaksanaan penanganan inflasi.

“Kami akan rutin melakukan peninjauan ke pasar-pasar, mengadakan gerakan pangan murah dan pasar murah, membentuk mini distribution center, serta memberikan subsidi harga,” jelas Prof Fadjry.

Lebih lanjut, koordinasi intensif juga akan dilakukan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. TPID di tingkat kabupaten/kota diwajibkan melaporkan sembilan langkah konkret penanganan inflasi kepada TPID Provinsi setiap Sabtu.

“Selain itu, kami akan memantau harga kebutuhan pokok bersama BPS dan melakukan monitoring harga melalui aplikasi info harga pangan,” tambahnya.

Rangkaian langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Selatan, mendukung kestabilan ekonomi masyarakat, serta memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. (*)