KATADIA MAKASSAR || Program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) Indonesia bersama Konsorsium WRI Indonesia serta mitra ARUP dan Vital Strategies telah aktif di Kota Makassar sejak 2022. Setelah tiga tahun berkontribusi dalam pengembangan sistem transportasi berkelanjutan, UK PACT resmi menutup programnya dalam acara yang digelar di Hyatt Place Sudirman Makassar, Selasa (11/3/2025).
Menjelang akhir program, Konsorsium UK PACT tengah menyelesaikan kajian revitalisasi angkutan umum serta kajian road safety yang diseminasi dalam acara tersebut. Head of PMEL and Managing for Result World Resources Institute Indonesia, Ary Lesmana, menjelaskan bahwa UK PACT merupakan program bantuan dari Pemerintah Inggris Raya untuk periode 2022-2025, dengan fokus utama pada layanan angkutan umum inklusif dan rendah karbon.
“Program ini bertujuan untuk mengatasi dampak pemulihan pasca-COVID-19 serta mendukung mitigasi perubahan iklim melalui sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar Ary Lesmana.
Selama tiga tahun, UK PACT dan konsorsiumnya telah mengembangkan berbagai strategi transportasi berkelanjutan di Makassar. Salah satu proyek unggulan mereka adalah network analysis, yang digunakan untuk menentukan rencana aksi revitalisasi angkutan umum di kota ini. Kajian tersebut mengombinasikan data distribusi penduduk dengan pola perjalanan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien.
Selain itu, UK PACT juga merancang konsep Sudirman Loop, sebuah inisiatif untuk meningkatkan rute transit dan layanan multimoda. Strategi ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat beralih ke moda transportasi publik yang ramah lingkungan.
Pemerintah Kota Makassar Apresiasi Program UK PACT
Asisten 1 Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, H. Andi Muhammad Yasir, M.Si, yang mewakili Wali Kota Makassar dalam acara tersebut, mengapresiasi inisiatif UK PACT dalam menghadirkan kajian transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Transportasi merupakan elemen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan kota. Namun, hingga saat ini, sistem transportasi yang modern, inklusif, dan terintegrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keselamatan, keamanan, dan keterbatasan anggaran infrastruktur. Akibatnya, kota-kota besar seperti Makassar masih mengalami kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi,” ujar Muhammad Yasir.
Ia menambahkan bahwa dalam menghadapi tantangan transportasi yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Makassar berupaya mengembangkan infrastruktur transportasi massal guna mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, serta meningkatkan mobilitas masyarakat perkotaan.
“Melalui visi dan misi strategis kami, transportasi publik yang ramah lingkungan telah menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Makassar. Namun, penyediaan sarana transportasi yang terintegrasi, aman, dan nyaman masih menjadi tantangan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kami berharap adanya skema investasi serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun infrastruktur transportasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Muhammad Yasir menekankan bahwa kemajuan transportasi publik di perkotaan tidak bisa lepas dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, media, serta sektor swasta dalam perumusan kebijakan. Dengan adanya kajian yang telah disusun oleh UK PACT dan mitranya, diharapkan Pemerintah Kota Makassar dapat mengimplementasikan strategi transportasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada British Embassy Jakarta melalui program UK PACT serta mitra WRI Indonesia, ARUP, dan Vital Strategies yang telah menyelesaikan berbagai kajian transportasi di Kota Makassar. Kajian ini menjadi modal penting dalam merancang kebijakan transportasi yang lebih baik bagi masa depan kota ini,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya program UK PACT, harapan besar kini ada pada Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti hasil kajian dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.(**)