Lapas Kelas IIA Pontianak Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Gg. Stabil

KATADIA PONTIANAK || Sebagai bentuk nyata dalam mendukung program akselerasi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial (bansos) kepada masyarakat, Jumat (16/5/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini menyasar warga di Gg. Stabil, wilayah Tanjung Raya 1, Pontianak. Daerah ini dinilai membutuhkan perhatian dan dukungan sosial, khususnya dari institusi pemerintah. Sebanyak 30 paket sembako dibagikan kepada warga yang telah didata sebelumnya melalui kerja sama antara petugas Lapas, Babinsa, pihak kepolisian, serta Ketua RT setempat.

Paket sembako yang disalurkan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat penerima manfaat.

Kegiatan bansos ini berlangsung penuh keakraban dan disambut antusias oleh masyarakat. Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak, Mut Zaini, hadir langsung dalam penyaluran bansos bersama jajaran petugas Lapas.

Dalam sambutannya, Kalapas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari Lapas kepada masyarakat.

“Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan ini, tetapi lihat dari nilai kebersamaan dan niat tulus kami untuk hadir dan berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Mut Zaini.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Muhammad Yasir, menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial ini. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warga dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut.

“Kami sangat berterima kasih kepada pihak Lapas. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah positif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Pontianak dalam memperkuat hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, serta mendukung program pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. (*)