Terhubung dengan kami

POLITIK

Hartono Soroti Trotoar dan Drainase di Makassar: “Pembangunan Jangan Tambah Masalah”

Dipublikasikan

pada

Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyoroti kinerja sejumlah Perumda yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan pasca pergantian direksi. Ia juga menekankan pentingnya peta jalan bisnis dan menyebut PDAM masih hadapi kebocoran air hingga 50 persen.

KATADIA MAKASSAR || Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, SE., M.Si., menyampaikan kritik tajam terhadap buruknya fungsi trotoar dan sistem drainase di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.

Dalam keterangannya yang disampaikan pada Selasa, 17 Juni 2025, di ruang kerjanya, Hartono menilai bahwa banyak trotoar telah kehilangan fungsi aslinya sebagai jalur aman bagi pejalan kaki.

“Trotoar hari ini itu sebenarnya adalah selokan yang ditutup. Pejalan kaki sulit lewat, ruang sempit yang tersisa pun justru digunakan untuk berjualan. Awalnya satu-dua, tapi lama-lama seluruh trotoar berubah fungsi,” ujar Hartono.

Ia menyoroti bahwa banyak trotoar kini berubah menjadi lapak pedagang kaki lima, area parkir liar, hingga bagian dari aktivitas usaha toko-toko, akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Hartono secara khusus menyoroti menjamurnya pasar tumpah di berbagai lokasi, seperti di Toddopuli, Borong Raya, dan beberapa titik lain yang menurutnya sudah memakan trotoar dan badan jalan.

“Kita lihat pasar tumpah di mana-mana. Pemerintah kota harus tegas. Kalau dibiarkan, tidak ada lagi ruang aman bagi pejalan kaki, apalagi penyandang disabilitas,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan pasar tumpah dan penggunaan trotoar oleh toko-toko tidak bisa dilepaskan dari kurangnya konsistensi penegakan aturan dan lemahnya perencanaan tata ruang kota.

Meski mengakui pentingnya pendekatan humanis dalam penataan kota, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat, Hartono mengingatkan bahwa pembiaran bukanlah solusi.

“Penertiban harus mendatangkan ketertiban, bukan kekacauan baru. Kalau tiap minggu ditertibkan tapi minggu depan balik lagi, artinya belum ada sistem yang berjalan dengan baik. Harus ada keberlanjutan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses edukasi dan sosialisasi, sehingga kesadaran hukum dan tata ruang bisa tumbuh bersama.

Selain persoalan trotoar, Hartono juga mengangkat isu proyek drainase di Kota Makassar yang menurutnya tidak terencana dengan baik dan tidak terintegrasi secara sistematis.

“Drainase kita buka-tutup, tak jelas aliran akhirnya. Genangan air terjadi di banyak tempat. Harusnya proyek drainase dirancang menyeluruh, bukan hanya sekadar membangun lalu dibiarkan,” kritiknya.

Sebagai penutup, Hartono mendorong Pemerintah Kota Makassar dan dinas teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk trotoar, drainase, dan infrastruktur lainnya.

“Pembangunan seharusnya menyelesaikan masalah, bukan menambah persoalan baru,” pungkasnya.

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending