Pemkab Barru Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis Penanganan Stunting dan Kemiskinan Terpadu

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Stunting dan Kemiskinan Terpadu di Hotel Aryaduta, Sabtu (12/07/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor dan menyusun kebijakan berbasis data untuk menekan angka stunting dan kemiskinan secara simultan.

Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya efisiensi dan integrasi dalam pelaksanaan program penanggulangan. Ia mengusulkan penggabungan dua tim koordinasi yang selama ini berjalan terpisah, yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, karena keduanya dipimpin oleh Wakil Bupati.

“Daripada banyak SK tapi tidak ada yang dikerjakan, lebih baik satu SK tapi bisa dikerjakan banyak hal,” tegasnya.

Wabup Abustan juga menyoroti akar persoalan stunting yang tidak semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, konsumsi, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan dasar. Ia mengingatkan bahwa kasus stunting bisa terjadi pada keluarga mampu jika pengasuhan tidak tepat.

“Kita pernah temukan, ada anak pejabat yang stunting karena setiap hari diberi makanan instan. Jadi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal pola asuh,” ujarnya.

Dalam forum itu, ia juga menegaskan perlunya sistem data terpadu by name by address untuk memastikan intervensi program lebih tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi sangat penting agar bantuan dan program pemerintah serta mitra non-pemerintah dapat disalurkan secara efektif.

Lebih lanjut, mantan Sekda Barru ini mendorong optimalisasi peran desa dalam upaya ini, khususnya dalam penggunaan Dana Desa. Ia mengingatkan bahwa minimal 10 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk program stunting dan pengentasan kemiskinan, namun implementasinya masih jauh dari harapan.

Ia mencontohkan satu desa yang mengalami peningkatan angka stunting setelah menerima dana karena salah sasaran dalam pelaksanaan. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi program secara berkala.

Tak hanya pemerintah, Wabup juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta, komunitas, dan media. Ia menyampaikan rencana Pemkab Barru untuk mengundang 117 perusahaan lokal guna berpartisipasi melalui program CSR dan filantropi dalam percepatan penghapusan kemiskinan dan stunting.

“Banyak orang ingin membantu, tapi tidak tahu harus bantu ke mana. Maka program kita harus jelas dan terukur,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan program. Salah satu yang disorot adalah program One Day One Egg yang sempat berhasil, namun tidak berlanjut karena minimnya pengawalan dan tindak lanjut.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappelitbangda, Dinas PMDPPKBPPA, perwakilan OPD terkait, akademisi, serta lembaga non-pemerintah yang berkomitmen mendukung percepatan penanganan stunting dan kemiskinan di Barru.

“Harapannya, hasil rumusan juknis ini dapat menjadi dasar kuat untuk percepatan penghapusan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Barru secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan,” tutup Abustan. (Humas IKP)