Komisi IV DPR RI Tinjau Stok Beras di Bulog Makassar, Wali Kota Munafri Dampingi Langsung

KATADIA MAKASSAR ||  Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan rombongan saat melakukan kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog Makassar, Senin (11/8/2025).

Rombongan yang terdiri dari 10 anggota Komisi IV DPR RI ini meninjau gudang penyimpanan dan unit pengolahan beras Bulog, dengan tujuan memastikan ketersediaan stok beras nasional, memeriksa proses pengemasan, serta mengevaluasi kualitas beras yang disimpan dalam jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengungkapkan bahwa stok beras di Bulog Makassar dalam kondisi penuh hingga memerlukan gudang tambahan.

“Kita masuk ke gudang-gudang Bulog, melihat langsung proses pengolahan beras untuk packaging. Kualitas beras yang sudah lama disimpan diperbaiki melalui proses pembersihan, sehingga tetap layak untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Menurutnya, unit pengolahan beras di Makassar memiliki kualitas kerja baik, meskipun kapasitasnya masih terbatas, yaitu sekitar 30 ton per hari. Jika ada program penyaluran beras dalam jumlah besar, waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama.

Ia menjelaskan bahwa proses pengolahan beras meliputi pembersihan debu, pemisahan butir patah, dan penyegaran kualitas beras. Setelah melalui proses ini, tingkat kerusakan dapat ditekan hingga hanya 15 persen.

Selain itu, diketahui sebagian stok beras di Bulog Makassar masih berasal dari impor, termasuk stok tahun 2024 yang dinilai memiliki kualitas lebih baik dibandingkan stok impor tahun 2020.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi perhatian Komisi IV DPR RI terhadap ketahanan pangan daerah.

“Ketersediaan pangan adalah hal yang sangat vital. Pemerintah Kota akan terus bersinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan beras warga selalu terpenuhi,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan di Makassar dan sekitarnya.