MAKASSAR RESMI LUNCURKAN PROGRAM URBAN FARMING: Solusi Pangan Mandiri dan Lingkungan Hijau di Tengah Kota

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin resmi meluncurkan program Urban Farming sebagai langkah inovatif untuk mewujudkan kemandirian pangan dan pelestarian lingkungan di tengah keterbatasan lahan perkotaan, Minggu pagi (3/8/2025), di KWT Talas, Jalan Sunu, Kompleks Unhas.

Program ini tak hanya menjadi bagian dari upaya penghijauan kota, melainkan sebuah gerakan kolektif berbasis masyarakat yang melibatkan lebih dari 6.000 Ketua RT dan RW se-Kota Makassar.

Seluruh struktur Rukun Tetangga (RT) ditugaskan untuk mengimplementasikan praktik pertanian rumah tangga terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah domestik.

“Urban farming hadir sebagai bentuk kreativitas masyarakat kota untuk tetap berdaya dalam bidang pangan. Tidak hanya soal konsumsi, tetapi juga membuka potensi ekonomi keluarga,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Appi.

Peluncuran ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD, serta para akademisi dan tim ahli, termasuk Hudli Huduri, Dara Nasution, dan Fadly Arifuddin Mattotorang alias Fadly Padi.

Urban Farming Terintegrasi: Sampah, Maggot, dan Telur Ayam

Program ini mencakup praktik pertanian rumah tangga seperti budidaya sayur, pemanfaatan eco-enzyme, pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot, hingga peternakan ayam petelur dan ikan lele dalam ember (budikdamber).

“Urban farming ini bukan lagi sekadar proyek dinas, tetapi akan menjadi kewajiban struktural di tingkat RT. Semua terhubung dalam satu sistem: sampah, komposter, biopori, dan pertanian,” tegas Munafri.

Langkah ini juga disambut dengan kolaborasi multisektor. Pemkot Makassar telah menjajaki kerjasama dengan perusahaan swasta melalui program CSR untuk membina kelompok urban farming di berbagai wilayah kota. Hasil panen yang melebihi kebutuhan lokal RT akan disalurkan ke Pasar Tani.

Didukung Teknologi dan Data: Menuju Kota Pertanian Modern

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Aulia Arsyad, mengungkapkan bahwa saat ini Makassar hanya memiliki sekitar 1.463 hektare lahan pertanian aktif, yang tersebar tidak merata di tujuh kecamatan:

• Manggala: 469 ha

• Tamalate: 342 ha

• Tamalanrea: 307 ha

• Biringkanaya: 288 ha

• Panakkukang: 29 ha

• Tallo: 18 ha

• Rappocini: 7 ha

“Dengan keterbatasan ini, urban farming menjadi sangat relevan. Kami telah mendampingi 458 kelompok tani perkotaan,” jelas Aulia.

Kelompok ini terdiri dari:

• 181 Kelompok Wanita Tani Hortikultura

• 79 Kelompok Tani Pangan

• 15 Kelompok Peternak

• 53 Kelompok Pembudidaya Ikan

• 130 Kelompok Pengolah Produk Pangan

Beberapa kelompok telah menerapkan Smart Digital Farming seperti irigasi otomatis, solar panel, dan aplikasi pemupukan berbasis data.

Pasar Tani dan Edukasi Ekologi

Untuk mendukung pemasaran, DP2 secara rutin menggelar Pasar Tani dua kali sebulan, menjadi wadah bagi petani urban menjangkau konsumen secara langsung.

Selain itu, Pemkot juga mendorong edukasi lingkungan melalui pengelolaan limbah rumah tangga dengan budidaya maggot dan komposter, serta pendampingan peternakan melalui layanan Animal Care.

“Gerakan ini kini melibatkan juga komunitas pemuda sebagai penggerak sosial dan pendidikan urban farming,” tambah Aulia.

Makassar Menuju Kota Percontohan Urban Farming Nasional

Wali Kota Munafri berharap dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Kota Makassar dapat menjadi pusat eksibisi nasional urban farming. “Kita akan lihat Makassar ramai dengan pameran hasil tani, inovasi pertanian kota, bunga, buah, dan produk kreatif lainnya,” tutupnya.

Melalui sinergi lintas sektor, integrasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, urban farming di Makassar menjadi cerminan transformasi kota menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan dan ekologi urban yang tangguh.(**)