Ma’REFAT INSTITUTE Bahas Arah Gerakan Mahasiswa: Menghadapi Sistem Pemerintahan yang Menantang

KATADIA MAKASSAR || Ma’REFAT INSTITUTE Sulawesi Selatan menggelar acara Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) pada Minggu, 28 September 2025, yang ke-26 kalinya. Mengusung tema “Menafsir Arah Gerakan Mahasiswa serta Gerakan Sosial di Tengah Sistem Kekuasaan dan Pemerintahan yang Problematik”, diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan mahasiswa dan gerakan sosial dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Acara yang berlangsung di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT Makassar ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Prof. Amran Razak, SE., M.Sc, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus Aktivis Gerakan Mahasiswa Era 70-80an, dan Andi Manarangga Amir, Aktivis Pemberdayaan Komunitas serta Gerakan Sosial yang juga merupakan Aktivis Gerakan Mahasiswa Era 90-an.

Menjadi Pengontrol dan Agen Perubahan

Dalam pemaparannya, Prof. Amran Razak mengungkapkan bahwa peran gerakan mahasiswa seharusnya bukan hanya menyelesaikan masalah atau memberikan solusi praktis, tetapi lebih kepada menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang cenderung timpang.

Ia menekankan bahwa gerakan mahasiswa dan sosial adalah instrumen penting dalam mempertahankan dinamika demokrasi, terutama di tengah sistem kekuasaan yang penuh masalah seperti lemahnya akuntabilitas, oligarki politik, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

“Gerakan mahasiswa dan gerakan sosial merupakan instrumen penting dalam dinamika demokrasi,” ujarnya, menambahkan bahwa gerakan mahasiswa harus memperbaiki kualitas intelektual dan analisis kritis berbasis riset, agar tidak terjebak dalam slogan kosong.

Revitalisasi Gerakan dan Regenerasi Aktivis

Prof. Amran juga mencatat salah satu tantangan besar bagi gerakan mahasiswa saat ini adalah lemahnya kaderisasi dan regenerasi. Menurutnya, meskipun mahasiswa semakin pragmatis dalam berpolitik, namun kekurangan pembekalan intelektual justru menghambat gerakan mereka untuk berkembang menjadi kekuatan yang lebih terstruktur dan efektif.

Di sisi lain, Andi Manarangga mengangkat pandangan yang lebih praktis berdasarkan pengalamannya di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Manarangga menggambarkan pergeseran gerakan mahasiswa pasca-Reformasi yang beralih dari aksi-aksi besar di jalanan menjadi kerja panjang membangun kesadaran di komunitas-komunitas desa.

“Kegiatan gerakan di tahun 90-an lebih banyak dilakukan di komunitas, berpindah dari satu desa ke desa lainnya,” kata Manarangga, yang juga menilai banyak gerakan di masa itu muncul dari akar rumput dan bukan hanya dari ruang kampus atau perkotaan. Ia menambahkan bahwa gerakan tidak semestinya terbatas pada demonstrasi, tetapi perlu menjangkau langsung kehidupan masyarakat di tingkat bawah.

Kooptasi dan Kelemahan Gerakan

Manarangga turut mengkritisi fenomena kooptasi yang terjadi pada gerakan mahasiswa saat ini. Ia mengamati bahwa banyak gerakan terpecah dan kehilangan arah yang jelas. Hal ini, menurutnya, memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan gerakan mahasiswa demi kepentingan sesaat.

“Gerakan mahasiswa sering kali tidak memiliki agenda bersama, sehingga mudah terpecah belah dan dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis,” ujar Manarangga, seraya mengingatkan bahwa pentingnya keberpihakan pada kepentingan rakyat harus menjadi komitmen gerakan mahasiswa.

Suara Kritis dari Dosen

Dalam sesi tanya jawab, peserta diskusi, Muttaqin Azikin, turut memberikan pendapat mengenai kurangnya suara kritis dari kalangan pendidik di kampus. “Banyak dosen tidak berani bersuara terhadap masalah kebangsaan. Padahal mereka seharusnya bisa menuntun mahasiswa untuk membangun wacana kritis,” ujarnya, yang disambut oleh tanggapan Prof. Amran yang menilai banyak dosen yang lebih memilih untuk menjaga posisinya daripada terlibat dalam kritik terhadap kebijakan publik.

Kolaborasi Lintas Gerakan

Sebagai penutup, Andi Manarangga menekankan pentingnya kolaborasi lintas gerakan, baik antara mahasiswa, buruh, petani, komunitas adat, maupun kelompok sosial lainnya. Menurutnya, tanpa adanya konsolidasi dan penyatuan gerakan, perjuangan untuk perubahan yang substantif akan sulit tercapai.

“Gerakan mahasiswa dan gerakan sosial harus bekerja sama, agar berbagai permasalahan yang tampak sektoral dapat dianalisis secara menyeluruh dan menghasilkan isu yang lebih besar dan berdampak nyata,” ujar Manarangga.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, aktivis lingkungan, pelaku usaha, serta karyawan swasta, menjadikannya sebagai forum penting dalam mendorong refleksi dan pembaruan dalam gerakan mahasiswa dan sosial di Indonesia.

(RW)