Terhubung dengan kami

Uncategorized

Membangun dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa: FLKP Gelar Seminar

Dipublikasikan

pada

KATADIA BONE || Undang-Undang Desa menjadi acuan penting dalam membangun dan memberdayakan desa di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna pada 18 Desember 2013, dan kemudian ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Proses pembahasan UU Desa di DPR RI berlangsung bertahun-tahun karena materi yang diperdebatkan cukup kompleks. UU Desa dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai UUD 1945.

2. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu menjadi landasan dalam pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

3. Penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri. Sebelum UU Desa hadir, ketentuan desa masih diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang kini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UU Desa disusun dengan semangat amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang menggabungkan konsep self-governing community dan local self-government. Landasan konstitusional ini diharapkan menjadi dasar kokoh bagi masa depan desa di Indonesia.

UU Desa terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, mengatur berbagai aspek seperti kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan, hak dan kewajiban desa, keuangan dan aset, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama desa, hingga pembinaan dan pengawasan.

Keuangan Desa dalam UU Desa

Salah satu poin penting adalah pengaturan mengenai keuangan desa. Pasal 72 UU Desa menyatakan sumber pendapatan desa berasal dari:

Pendapatan asli desa.

Alokasi anggaran APBN.

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota.

Alokasi dana desa dari dana perimbangan pusat dan daerah.

Bantuan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Hibah dan sumbangan tidak mengikat.

Lain-lain pendapatan sah desa.

Khusus alokasi APBN, besaran dana ditentukan sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah, dihitung berdasarkan jumlah desa, penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Pemerintah berhak menunda atau memotong dana jika kabupaten/kota tidak menyalurkan alokasi tersebut.

Seminar FLKP di Bone

Atas dasar itu, Forum Lembaga Kajian Pancasila (FLKP) menggelar seminar bertajuk “Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Desa: Menuju Desa Tangguh, Bersih, Mandiri, dan Bertanggung Jawab”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Masjid Al Markas Al Ma’arif, Rabu (17/9/2025), dan diikuti ratusan kepala desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Bone.

Acara dibuka langsung oleh Bupati Bone, H. A. Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., serta dihadiri Kepala Kesbangpol Bone, Kabag Hukum, Ketua APDESI Bone H. Rusli, Dewan Pakar Forum Gerakan Pancasila (FGP) Dr. A. Sugirman, SH., MH., dan Ketua FLKP Andi Anzhari selaku panitia.

Ketua FLKP Andi Anzhari menjelaskan bahwa seminar ini terselenggara pertama kali di Kabupaten Bone dengan menghadirkan 232 kepala desa beserta ketua BPD.

> “Seminar ini bertujuan memperkuat komitmen kerja sama antara kepala desa dan ketua BPD, agar mereka memiliki kebebasan membangun desa tanpa dihantui berbagai regulasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya tekanan dari oknum aparat maupun LSM, sehingga FLKP berharap ada pembahasan antara Bupati Bone dan kepolisian agar aparat desa tidak mudah dipanggil tanpa koordinasi.

Sementara itu, Ketua APDESI Bone, H. Rusli, menilai kegiatan ini relevan untuk memperkuat pemahaman regulasi desa. Menurutnya, desa perlu diberdayakan agar dapat mengelola potensi lokal yang berdampak pada peningkatan pendapatan, terlebih dengan adanya akses transportasi pesawat ATR yang mendukung konektivitas daerah.

Harapan dari UU Desa

UU Desa memberikan harapan besar bagi kemajuan masyarakat desa, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan, memulihkan basis penghidupan masyarakat, dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri.

Desa kini menjadi ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan dalam pengelolaan kemasyarakatan.

(Dhany)

 

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending