KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar secara serius menjadikan program _urban farming_ sebagai prioritas utama pembangunan kota. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menekankan pentingnya sinergi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah untuk mewujudkan konsep pertanian perkotaan ini demi manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi _Urban Farming_ di Kantor Balai Kota Makassar pada Kamis, 18 September 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda, serta Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Dara Adidnda, dan Fadly Padi, bersama 15 camat se-Kota Makassar dan Kepala Dinas terkait.
Konsep _Urban Farming_ sebagai Solusi Ketahanan Pangan dan Ikon Kota
Munafri menyoroti bahwa _urban farming_ tidak hanya berfungsi sebagai upaya ketahanan pangan di tengah kota, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata dan lokasi studi banding. “Saya meminta setiap kecamatan mampu menghadirkan contoh nyata yang bisa ditunjukkan kepada setiap orang berkunjung ke Makassar,” tegas Munafri.
Politisi Golkar ini berharap _urban farming_ dapat digerakkan secara terpadu dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, menciptakan kawasan hijau produktif yang memperkuat citra Makassar sebagai kota inovatif dan berkelanjutan. Ia juga menyebut beberapa daerah lain telah tertarik untuk melakukan studi banding ke Makassar terkait program ini.
Integrasi Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Sampah
Wali Kota Munafri juga menekankan pentingnya sinkronisasi program lintas SKPD, camat, hingga lurah dalam memperkuat _urban farming_ dan pengelolaan lingkungan. Program ini dianggap sebagai prioritas karena berhubungan langsung dengan sistem Adipura baru, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan kota.
Dalam rapat tersebut, Munafri menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menyiapkan lubang biopori dan TPS 3R (_Reduce, Reuse, Recycle_) di setiap kecamatan hingga tingkat RT sebagai bagian dari siklus pemrosesan sampah organik.
“Ini harus berputar, semua wajib minimal punya lubang pembuangan organik. Saya mau turun sampai RT. Kita kelola sampah ini,” jelasnya. Ia juga mendorong regulasi kuat, seperti kewajiban setiap perumahan memiliki minimal dua lubang biopori, untuk mengurangi sampah anorganik dan mempercepat panen kompos.
Dukungan Anggaran dan Kolaborasi untuk Dampak Nyata
Keberhasilan _urban farming_, menurut Munafri, sangat bergantung pada dukungan anggaran dan regulasi yang jelas. Ia meminta seluruh SKPD menyusun penganggaran yang mampu menghadirkan model atau _mock-up_ percontohan untuk masyarakat, termasuk _greenhouse_ dan fasilitas kompos.
Munafri menginginkan seluruh program digerakkan bersama agar lebih efektif dan berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat, seperti mengurai masalah lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan mengendalikan inflasi.
Munafri juga menegaskan bahwa _urban farming_ mencakup lebih dari sekadar sayuran atau cabai. “Di Makassar kita masih butuh banyak bunga, tanaman hias untuk konsumsi kuburan dan lain-lain. Ini perlu diaktivasi,” ujarnya, sembari mencontohkan potensi peternakan perkotaan seperti kandang unggas di Bukit Baruga yang telah menghasilkan ratusan telur setiap hari.
Peran Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi
Tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Fadly Arifuddin atau Fadly Padi, menambahkan bahwa timnya telah mengumpulkan para pegiat lingkungan hidup dari berbagai bidang yang siap menjadi mitra pemerintah tanpa menuntut anggaran.
“Kami sudah mengumpulkan para pahlawan lingkungan di Makassar. Mereka siap membantu Pemkot, bahkan tanpa bicara anggaran,” ungkap Fadly. Ia menekankan kunci keberhasilan program ini terletak pada pembangunan kesadaran dan kepercayaan masyarakat.
Munafri berharap program ini dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan _Internet of Things_ (IoT) untuk memaksimalkan produksi dan distribusi. Ia juga berencana menggelar lomba RT/RW dan kelurahan terbaik tahun depan untuk menilai penerapan program _urban farming_ dan peternakan.
Melalui upaya komprehensif ini, Munafri optimis Makassar mampu mengintervensi inflasi dengan kekuatan kota sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.