Pemkot Makassar Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG dan Penanganan TBC

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Hal ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual dari Balai Kota Makassar, Senin (29/9/2025).

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu membahas langkah antisipasi dan pencegahan potensi keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah. Selain Mendagri, hadir pula Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Wali Kota Munafri, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.

Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan Pemkot Makassar siap melaksanakan langkah pengawasan, edukasi, serta sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi masyarakat terjamin.

“Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota. Kami juga mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan TBC,” jelas Munafri.

Hingga saat ini, terdapat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik (kategori 3B).

Munafri menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi penyedia makanan MBG sebagai jaminan keamanan pangan.

“Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya.

Ia juga meminta seluruh sekolah penerima MBG menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan guna memastikan pengawasan berjalan menyeluruh.

“Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penerapan protokol baku dalam penanganan kasus keracunan. Ia mencontohkan tata laksana harus dijalankan cepat mulai dari identifikasi lokasi, jumlah korban, hingga jenis keracunan.

“Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” ujar Budi.

Budi juga menekankan kewajiban inspeksi dapur SPPG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) maksimal 13 hari. Pemerintah pusat bahkan mendorong penguatan laboratorium daerah dengan PCR dan toxicology lab agar deteksi dini bisa dilakukan lebih cepat.

“Kerja sama seluruh pihak, dari sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” pungkas Budi.

Dengan penerapan protokol ketat, sertifikasi higienis, serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah optimistis kasus keracunan dalam program MBG dapat dicegah, sekaligus memperkuat upaya penuntasan TBC di seluruh wilayah.(**)