Terhubung dengan kami

Pemkot Makassar

LONTARA+ Catat 2.106 Aduan Warga, Respons OPD Pemkot Makassar Tembus Rata-Rata Dua Menit

Dipublikasikan

pada

Aplikasi layanan online terintegrasi warga Makassar, LONTARA+, semakin menunjukkan perannya sebagai wajah baru pelayanan publik Kota Makassar.

KATADIA MAKASSAR || Aplikasi layanan online terintegrasi warga Makassar, LONTARA+, semakin menunjukkan perannya sebagai wajah baru pelayanan publik Kota Makassar. Sebagai salah satu program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, platform digital ini kini menjadi kanal utama penyampaian aspirasi dan aduan warga.

Sejak resmi diluncurkan, LONTARA+ tidak hanya mempermudah akses layanan publik, tetapi juga membuktikan bagaimana teknologi dapat mempercepat koordinasi dan kerja birokrasi antar-perangkat daerah. Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, ribuan laporan masyarakat masuk melalui aplikasi tersebut, mulai dari lampu jalan, persampahan, hingga persoalan drainase.

Data terbaru menunjukkan hampir seluruh laporan warga direspons dalam waktu rata-rata hanya dua menit oleh perangkat daerah terkait. Kecepatan ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan terintegrasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, memaparkan bahwa sejak peluncuran LONTARA+ pada 27 Juli 2025 hingga 11 Desember 2025, total 2.106 aduan telah masuk melalui platform tersebut.

“Khusus bulan Desember terdapat 392 aduan, sementara pada hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan masuk,” ujar Roem di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan, distribusi aduan masih didominasi persoalan lampu jalan dengan total 491 laporan. Disusul persampahan sebanyak 276 aduan, dan drainase dengan 266 aduan. Tiga OPD yang paling banyak menerima beban tindak lanjut adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan laporan jalan rusak.

Meski volume aduan cukup tinggi, kinerja OPD dalam merespons laporan warga dinilai sangat baik.
“Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari 2 menit, dan penyelesaiannya sekitar tiga hari. DLH juga cepat, dengan respon awal 58 detik,” jelas Roem.

Diskominfo sendiri mencatatkan respon awal tercepat.
“Respon awal Diskominfo hanya 41 detik, dengan rata-rata penyelesaian 1 hari 17 menit 56 detik,” tambahnya.

LONTARA+ juga terhubung dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) di Gedung MGC. Melalui ruang komando berbasis layar besar ini, seluruh aduan terlihat secara real time mulai dari masuk hingga selesai ditindaklanjuti.

Lebih dari sekadar platform pengaduan, LONTARA+ menjadi fondasi awal sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar yang akan dikembangkan sebagai program flagship 2025–2030, sekaligus tulang punggung transformasi digital kota.

Roem yang juga Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar menyebutkan jumlah pengguna aplikasi ini terus bertumbuh. Hingga hari ini, LONTARA+ telah diunduh oleh 42.391 pengguna.

“Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan downloader terbanyak, yakni 4.686 pengguna. Registrasi tertinggi ada di Kelurahan Manggala dengan 878 akun. Sedangkan wilayah kepulauan Sangkarang menjadi yang terendah, hanya 378 downloader,” ungkapnya.

Selain aduan pelayanan publik, LONTARA+ kini juga terintegrasi dengan Inspektorat Kota Makassar untuk menampung laporan pungli, dugaan korupsi, hingga pelanggaran etika ASN.
“Pelapor dilindungi sistem blower. Identitasnya tidak dapat dilihat karena ditangani langsung oleh Inspektorat,” tegas Roem.

Mengenai pola aduan, Kecamatan Manggala menunjukkan tren serupa, yakni didominasi lampu jalan, persampahan, dan drainase. Menjelang musim hujan, admin LONTARA+ juga disiagakan penuh.

“Ada 28 petugas admin bekerja 24 jam dalam sistem shift. Command center lantai 9 fokus pada kedaruratan, sementara lantai 7 diisi 15 operator,” jelasnya.
Sementara di UPT, pengawasan dilakukan dalam tiga shift khusus untuk pemantauan banjir, genangan, dan isu kebencanaan lainnya.

Roem memastikan mekanisme distribusi laporan ke OPD berlangsung sangat cepat.
“Distribusi awal tidak sampai lima menit. Bahkan rata-rata kurang dari dua menit,” tegasnya.

Saat ini, Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi yang berjalan terpisah di berbagai SKPD. LONTARA+ hadir untuk mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut menjadi satu pintu layanan yang ringan dan mudah diakses warga. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store.

Menutup pemaparannya, Roem mengatakan pihaknya berencana menggelar sosialisasi besar-besaran kepada seluruh RT/RW setelah pelantikan perangkat tersebut digelar akhir Desember.
“Mereka akan menjadi perpanjangan tangan warga, terutama yang belum familiar dengan aplikasi, khususnya terkait aduan infrastruktur dan layanan publik,” tuturnya.(*)

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending